Demiz Minta Pemasaran dan Pembangunan Meikarta Dihentikan Sementara

Sulistyo Adhi | Selasa, 05 September 2017 | 15:13 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BANDUNG - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar meminta pembangunan megaproyek Meikarta segera dihentikan. Tak hanya pembangunan fisik, aktivitas pemasaran pun harus dihentikan, setidaknya hingga Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi ditetapkan.

Terlebih legalitas pembangunan tersebut yang sudah pasti ilegal, karena pembangunan proyek berskala metropolitan tersebut belum memiliki legalitas berupa rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Disaat yang bersamaan, Rekomendasi ini tidak bisa dibahas jika RDTR belum ditetapkan.

"Ini diminta untuk menghentikan sementara. Sampai seluruh pengajuan diajukan. Apa yang diajukan, rencananya apa. RDTR kan juga belum ditentukan. Bagaimana kita bisa merekomendasikan atau menolak karena kan RDTR-nya belum jelas di Kabupaten Bekasi," kata Demiz sapaan akrabnya, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (04/09).

[Meikarta, Apartemen "Bodong" Gunakan Truk "Bodong"]

[Mega Proyek Meikarta dalam Ekspansi "Grand Design Tiongkok"]

Demiz menuturkan, RDTR menjadi elemen paling penting dalam sebuah rencana pembangunan, hal tersebut guna menertibkan aktivitas pembangunan seusuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tanpa terkecuali, pembangunan Meikarta harus disesuaikan dengan peruntukkannya secara tata ruang.

[Walhi: Langgar Hukum Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Proyek Kota Meikarta Harus Dihentikan]

Sebab, jika hal ini terus dibiarkan, maka pengembang lain, tidak akan mengindahkan RDTR dalam melakukan pembangunan. Dirinya juga tidak ingin pembangunan megaproyek ini justru malah akan mengancam tata ruang di Kabupaten Bekasi, seperti alih fungsi lahan yang harusnya diperuntukkan sebagai kawasan pertanian, malah dibangun untuk perumahan komersil.

Saat ini pun, Demiz memastikan, RDTR Kabupaten Bekasi tengah dalam proses pembahasan di tingkat provinsi. Untuk itu, dirinya meminta pengembang untuk menghormati proses penyusunan RDTR, sekaligus menyiapkan dokumen persyaratan sebagai bahan ajuan rekomendasi kepada Pemprov Jabar.

[Izin Tak Lengkap, DPRD Provinsi Jabar Desak Mega Proyek Meikarta Dihentikan]

[Pembangunan Melenggang Tanpa Izin, Meikarta Kangkangi Pemkab Bekasi]

Politisi yang juga dikenal sebagai Jenderal Naga Bonar ini juga menyebutkan, bahwa pengembang Meikarta harus melaporkan masterplan pembangunan kota metropolitan yang digadang-gadang mencapai 2.200 hektar tersebut.

Masterplan ini menjadi bahan pertimbangan kecocokan dengan wilayah yang akan dibangun secara keseluruhan bukan hanya lahan yang saat ini sudah dimiliki seluas 84 hektar.

"Sekaligus melihat masterplan yang memang dimiliki perencanaannya oleh Meikarta. Tidak hanya di 84 hektar, tapi masterplannya seperti apa. Ini nanti akan segera kita hubungkan dengan RDTR Kabupaten Bekasi," ujarnya.

Ia pun telah menginstruksikan kepada Pemkab Bekasi untuk menyampaikan surat imbauan penghentian segala proses pembangunan proyek. "Berdasarkan rekomendasi dari provinsi dan DLH (Dinas Lingkungan Hidup), kabupaten akan mengurus surat juga untuk menghentikan segala kegiatan sampai ada rekomendasi dari provinsi. Jadi nggak bisa disuruh izin amdal," tuturnya.

Demiz mengatakan, Pemkab Bekasi sendiri saat ini akan melakukan kajian ulang terhadap dokumen kepemilikan dari lahan seluar 84 hektar yang telah dikeluarkan izinnya.

Ia berharap, proses penyelesaian penetapan RDTR bisa segera dirampungkan, untuk memberikan kepastian kepada pengusaha properti yang hendak mengembangkan daerah di Jawa Barat. Ia juga mengaku tidak ingin mempersulit pengusaha yang hendak berinvestasi di Jawa Barat, asalkan pengusaha tersebut mengkuti aturan yang berlaku di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Dari pengaturan tata ruang kita lihat mungkin atau tidak. Kalau nggak ya kita segera keluarkan menolak rekomendasi. Supaya ada kejelasan. Mereka juga kan investasi kan. Kalau nggak bisa kita kasih tahu berdasarkan kajian RDTR," tuturnya.

Dirinya pun mengimbau Lippo Group sebagai pengembang Meikarta untuk tidak terus menerus melakukan pemasaran, pasalnya izin belum dikeluarkan. Namun, pihaknya mengaku tidak bisa berbuat banyak, karena penindakan penjualan barang ilegal tersebut merupakan ranah aparat kepolisian. [*]


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar