Walhi: Langgar Hukum Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Proyek Kota Meikarta Harus Dihentikan

Sulistyo Adhi | Minggu, 20 Agustus 2017 | 14:06 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM - Pembangunan mega proyek Meikarta di atas lahan seluas 2.200 hektar di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sudah dijalankan sejak tahun 2015.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat 2009-2029 dan RTRW Kabupaten Bekasi tahun 2011-2031, Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat Dadan Ramdan, menegaskan bahwa pembangunan kota Meikarta tidak ada di dalam lampiran peta rencana wilayah RTRW.

Kendati di dalam RTRW Kabupaten Bekasi ada fungsi pengembangan wilayah di area Cikarang, namun Dadang menjelaskan bahwa hal tersebut bukanlah untuk pembangunan Meikarta oleh LIPPO group.

Dari aspek tata ruang, kata Dadan, selain harus sesuai dengan RTRW, proyek Meikarta juga harus sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan juga memiliki Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Hidup (RTBL).

"Setahu kami, proyek meikarta belum berdasarkan pada dokumen RDTRK dan belum memiliki RTBL-nya, berdasarkan informasi malah RTRW dan RDTR Kabupaten Bekasi masih dalam proses revisi," kata Dadan melalui keterangan tertulis kepada redaksi, Sabtu (19/08).

Mega proyek yang luasnya setara dengan luas tiga (3) kecamatan di wilayah perkotaan ini, terang Dadan, tidaklah cukup hanya dibekali dengan perizinan lingkungan biasa seperti AMDAL saja.

"Pembangunan kota Meikarta harus dilengkapi dengan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), tidak bisa hanya dengan AMDAL apalagi amdal-amdalan," tegas Dadan.

[Izin Tak Lengkap, DPRD Provinsi Jabar Desak Mega Proyek Meikarta Dihentikan]

[Pembangunan Melenggang Tanpa Izin, Meikarta Kangkangi Pemkab Bekasi]

Mengingat luasnya area pembangunan, pihaknya menilai bahwa proyek tersebut tak hanya memberikan dampak sosial dan lingkungan di wilayah Cikarang saja. Wilayah Cikarang Selatan, Utara dan Timur, bebernya, akan menjadi wilayah rawan banjir di musim penghujan dan dilanda kekeringan di musim kemarau.

[Meikarta, Apartemen "Bodong" Gunakan Truk "Bodong"]

[Mega Proyek Meikarta dalam Ekspansi "Grand Design Tiongkok"]

Dengan mempertimbangkan hukum tata ruang dan lingkungan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan di masa yang akan datang, maka Walhi Jawa Barat tidak setuju dengan pembangunan kota Meikarta dan meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi dan juga Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menghentikan rencana pembangunan kota Meikarta dan melakukan audit investigatif atas perizinan pembangunan Meikarta tersebut.

"Kami juga mendesak dihentikannya promosi penjualan Meikarta di berbagai media cetak dan elektronik, karena menyalahi aturan dan etika bisnis," pungkasnya. (tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar