Benny Tunggul: Copot Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

Sulistyo Adhi | Jumat, 22 September 2017 | 16:34 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI – Dinilai kurang cakap dalam bekerja terutama dalam program meraih Adipura, aktivis lingkungan hidup, Benny Tunggul, mendesak agar Wali Kota Bekasi segera mencopot Jumhana Luthfi sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.

"Jumhana Lutfi tidak punya kapasitas dan kapabilitas sebagai kepala dinas lingkungan hidup. Dalam program Adipura, dia (Jumhana Luthfi) tidak melakukan aksi, hanya menjadikan para camat dan lurah, RT/RW layaknya sebagai cleaning service dengan pola K3," ujar Benny saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (18/09) lalu.

Jumhana Luthfi yang sebelumnya bertugas di Bappeda, kata dia, tidak menguasai hal-hal teknis yang dilaporkan oleh anak buahnya.

Seorang Kepala Dinas Lingkungan Hidup, kata dia, haruslah mampu membuat rencana aksi bukan sebatas sosialisasi. Misalnya menjadikan 12 kecamatan sebagai titik pantau sekaligus titik penilaian, dan melakukan aksi dan membuat solusinya.

Untuk meraih Adipura, terangnya, semua program dan aksi seharusnya berbasis masyarakat, karena Adipura berbicara antara perilaku masyarakat dan penegakan hukum. Oleh karena itu, seyogyanya digalakkan program 3R (Reuse,Reduce,Recycle) dan dibuat kampung 3R yang bertujuan untuk mengeliminasi sampah di tingkat hulu, dan sekaligus menciptakan keindahan dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Namun faktanya sekarang justru bank sampah tidak efektif karena minimnya aksi dari Dinas Lingkungan Hidup. Keberadaan Dinas Lingkungan Hidup dalam semua kegiatan ini sangat dipertanyakan, sebab tupoksi Lingkungan Hidup seharusnya dalam kegiatan aksi bukan sosialisasi.

Di tingkat hilir, penanganan sampah di TPA Sumur Batu dengan volume sampah sekitar 1500 ton per hari, mengalami kendala pada sistem dan pendampingan, lahan yang sempit, masalah PALD dan bahkan sekarang sudah menggunakan lahan masyarakat seluas 3,5 hektar.

“Semua kacau,” kata Benny.

Lebih lanjut Benny mengatakan bahwa penanganan limbah di pasar tradisional harus disinergiskan dengan bank sampah yang bisa dijadikan kompos, dan kaitan dengan K3 yaitu Keindahan harusnya di setiap pasar ada taman agar tercipta lingkungan pasar sehat.

Selain sampah lingkungan dan limbah pasar, pencemaran sungai dan ketersediaan jalur sungai yang berubah fungsi jadi lahan perumahan dan Industri haruslah mendapat perhatian serius. Karena hal tersebut ditambah dengan pemukiman di bibir sungai juga akan menjadi sorotan dalam penilaian nanti.

“Dinas Lingkungan Hidup harusnya berani melakukan peringkat perilaku perusahaan, mulai dari peringkat biru, merah dan hitam. Bila perusahaan masuk dalam peringkat hitam, pemerintah harus berani menutup perusahaan tersebut, itulah namanya penegakan hukum,” tegasnya.

Mengenai keberangkatan rombongan camat yang dipimpin oleh Wali Kota Bekasi ke Ukraina untuk belajar tentang perilaku masyarakat, Benny menilai hal itu merupakan kesalahan besar.

Sebab menurutnya, Ukraina adalah negara kecil pecahan Rusia yang masih baru bertumbuh. Perilaku mereka tidak ada kaitannya dengan ketertiban buang sampah. Terciptanya perilaku tertib mereka dalam beraktifitas sehari-hari, terangnya, karena mereka hidup di negara sosialis yang kental dengan penegakan hukum, dimana negara dominan terhadap rakyat dan rakyat patuh pada aturan dan undang-undang yang dibuat negaranya.

Saat ini kesadaran masyarakat terkait bahaya pencemaran limbah pabrik semakin meningkat. Sudah banyak ormas dan LSM yang mau memberikan perhatian serius dalam pengawasan, dan diharapkan pemerintah seharusnya jangan cuma cari aman, yang terkesan membatasi masyarakat untuk mengambil sampel sungai tercemar, dengan syarat harus ada pendampingan saat mengambil sampel untuk akurasi data, namun bisa juga dilihat tindakan pemerintah tersebut sebagai sebuah proteksi terhadap perusahaan yang membuang limbah sembarangan ke sungai.

“Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi harus transparan dan berani mengumumkan hasil laboratorium dari sampel pencemaran limbah kepada masyarakat umum. Pemerintah harus lebih mementingkan kepentingan publik, bukan malah terkesan melindungi para pelaku industri nakal,” pungkasnya. (boi/red)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar