14 Sekolah Model di Kota Bekasi Bakal Jadi Proyek Percontohan Dunia Pendidikan Nasional

Sulistyo Adhi | Rabu, 11 Oktober 2017 | 09:24 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Dalam rangka monitoring Sekolah Model (Sekmod) yang ada di Kota Bekasi, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Barat menggelar kunjungan kerjanya ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

"Saat ini terdapat empat (4) Sekolah Model SMPN dan sepuluh (10) Sekolah Model SD di Kota Bekasi yang merupakan implementasi program pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional sesuai dengan Permendikbud no 28/2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah dari direktorat dikdasmen," ungkap Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah kepada RAKYATBEKASI.COM, Rabu (11/10).

Menurut Inayatullah, Sekmod di Kota Bekasi sangatlah berpeluang besar menjadi pilot project di tingkat nasional dengan berkaca dari 20% lebih dari APBD Kota Bekasi di alokasikan untuk pendidikan. Tidak hanya soal anggaran, Inayatullah membeberkan bahwa pihaknya juga memiliki tenaga pengawas sebagai pengendali mutu (Quality Assurance) yang sangat memahami program dan konsep budaya mutu yang nantinya akan dikembangkan di Sekmod-Sekmod tersebut.

"LPMP Jawa Barat siap mendukung dalam memajukan pendidikan di Kota Bekasi sebagai salah satu rujukan bagi dunia pendidikan nasional. Jika program ini berjalan sukses, maka sekolah - sekolah di seluruh indonesia bisa belajar ke Kota Bekasi," terangnya.

Sementara itu mengenai ketentuan sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

"Perlu juga diketahui bahwa dalam aturan tersebut (Permendikbud No 28/2016), yang dimaksud dengan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah," bebernya.

Lebih jauh Inayatullah menerangkan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu.

Kemudian Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah (SPMI-Dikdasmen), kata dia, adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar dan Menengah (SPME-Dikdasmen), tambahnya, adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Dijelaskan oleh Inayatullah, Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

Standar Nasional Pendidikan, kata dia, adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

LPMP sendiri sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan.

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), lanjutnya, adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi Standar Nasional Pendidikan. Kemudian Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan dan pemetaan mutu pendidikan.

"Program LPMP dalam melaksanakan Sekolah Model yang terdiri dari sekolah Imbas, merupakan program pemerataan peningkatan mutu secara komprehensif ke sekolah pendidikan dasar di Indonesia. Targetnya adalah pencapaian Standar Nasional Pendidikan bagi sekolah dan juga memudahkan koordinasi dan komunikasi dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu dengan mengacu pada regulasi Permendikbud no 26/2016. Kemudian untuk tingkatan kota atau kabupaten harus dikuatkan dengan Peraturan Walikota ataupun Bupati, sehingga terbentuk satuan pendidikan yang berkualitas sesuai yang diharapkan," pungkasnya.

Sementara itu Kepala LPMP Jawa Barat, Toto Santosa, berharap agar Sekmod yang sedang dikembangkan di Kota Bekasi, kedepannya harus lebih baik lagi. Pemanfaatan IT dalam kegiatan belajar mengajar, kata Toto, dapat memperkuat literasi di Sekmod dan meningkatkan mutu lulusan sebagai salah satu tujuan didirikannya Sekmod.

"Dalam kunjungan kerja kali ini, kita lihat sendiri bahwa Pemerintah Kota Bekasi sudah cukup bagus dalam hal penganggaran pendidikan dan juga Sekolah Model-nya yang sama-sama kita harapkandapat menjadi contoh bagi daerah lain," ujar Ketua LPMP Toto Santosa singkat. (*)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar