Setya Novanto Minta Perlindungan Jokowi Jika Dipanggil KPK

Sulistyo Adhi | Minggu, 12 Nopember 2017 | 16:13 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, JAKARTA - Kuasa hukum Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, Fredrich Yunadi, mengatakan bahwa pihaknya akan meminta perlindungan kepada sejumlah pihak jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil paksa kliennya.

"Kami akan meminta perlindungan pada Presiden (Joko Widodo), termasuk pada polisi dan TNI," ujar Fredrich di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta, Minggu (12/11).

Awal bulan ini, politisi yang akrab disapa Setnov ini menolak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sebagai saksi dalam perkara korupsi e-KTP untuk tersangka Anang Sugiana. Penolakan tersebut disampaikan Setnov melalui surat ke KPK dengan alasan pemanggilan dirinya harus seizin tertulis dari Presiden Republik Indonesia.

Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan KPK tidak membutuhkan izin Presiden Jokowi untuk memeriksa Setnov. Kalla mengatakan bahwa hal tersebut sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Kendati demikian, Fredrich bersikukuh pada dalihnya bahwa KPK harus meminta izin kepada Presiden Jokowi untuk memanggil Setnov. Fredrich mengatakan, bahwa anggota DPR RI memiliki hak imunitas atau kebal hukum.

"UUD 1945 Pasal 20a, anggota Dewan memiliki hak bicara, bertanya, mengawasi dan punya imunitas. Anggota Dewan tidak bisa disentuh," ujarnya.

Ihwal penetapan kliennya sebagai tersangka untuk kedua kalinya, Fredrich telah melaporkan KPK ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia. Fredrich mengatakan langkah pidana itu ditempuh sebab pihaknya menganggap KPK melanggar putusan pengadilan dengan kembali menetapkan Setnov sebagai tersangka. (*)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar