KPK Harap Setya Novanto Penuhi Panggilan

Sulistyo Adhi | Senin, 13 Nopember 2017 | 09:04 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Setya Novanto kembali dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP.

Kemudian, apabila Politisi yang kerap disapa Setnov tersebut tidak memenuhi panggilan, KPK akan memanggil paksa terhadap Ketua Umum Partai Golkar itu. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa sampai saat ini, pihaknya belum menentukan sikap bakal memanggil paksa Setnov.

"Panggilan Senin, masih sebagai saksi. Sudah kami sampaikan secara patut di hari kerja beberapa hari kemarin. Sejauh ini belum ada pemanggilan paksa," kata Febri pada awak media, Senin (13/11).

Febri mengatakan sebagai Ketua DPR RI, seharusnya Setnov memberikan contoh yang baik kepada seluruh rakyat Indonesia dengan memenuhi panggilan aparat penegak hukum.

"Semestinya tentu pimpinan lembaga negara yang terhormat memberikan contoh baik mematuhi panggilan penegak hukum," ujarnya.

baca juga: [Setya Novanto Minta Perlindungan Jokowi Jika Dipanggil KPK]

Ketua Umum Partai Golkar itu juga sebelumnya sudah pernah dipanggil sebagai saksi untuk Anang, pada 30 Oktober 2017 dan 6 November 2017 lalu. Namun, saat itu Setnov mangkir dari panggilan KPK.

Sementara itu pengacara Setnov, Fredrich Yunadi, mengaku pihaknya belum mengetahui apakah kliennya akan memenuhi panggilan itu. Saat ini dirinya masih menunggu informasi dari Setnov.

"Saya juga masih tunggu informasi dari beliau," tandasnya.

Sebagai informasi, KPK telah mengumumkan bahwa Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka pada kasus megakorupsi KTP elektronik. Status tersebut diumumkan pada Jumat 10 November 2017, di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan.

Setnov selaku anggota DPR periode 2009-2014 bersama-sama Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Dirjen Dukcapil dan Sugiharto sebagai pejabat di lingkup Kementerian Dalam Negeri, diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau koorporasi, menyalahgunakan wewenang atau jabatan yang ada padanya saat itu.

"Sehingga diduga merugikan perekonomian negara sejumlah Rp2,3 triliun dengan nilai paket pengadaan Rp5,9 triliun dalam pengadaan paket KTP elektronik 2011-2012 pada Kemendagri," tutur Saut.

Atas dasar itu, Setnov disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. [rok/tian]


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar