Surat Rekomendasi "ASPAL" Beredar, DPP PDI-P Diminta Segera Pecat Sekretaris DPC PDI-P Kab Majalengka

Sulistyo Adhi | Kamis, 28 Desember 2017 | 13:24 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KABUPATEN MAJALENGKA - Pro Jokowi (Projo) Kabupaten Majalengka menilai calon Wakil Bupati Tarsono yang berjargon "Sukseskan Karna-Tarsono" telah mencederai marwah juang PDI Perjuangan sebagai partainya wong cilik.

Tudingan tersebut tidaklah mengada-ada, pasalnya selama menjabat Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, Tarsono tidak banyak membawa perubahan bagi masyarakat Kabupaten Majalengka.

"Sebagai seorang senior baik di DPRD maupun di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka, Tarsono seharusnya lebih bersabar dan tidak memonopoli dengan memaksakan diri maju sebagai Wakil dari Karna Sobahi yang digadang sebagai calon terkuat berdasarkan hasil dari berbagai survey," kata Anggota Projo Kabupaten Majalengka, Adamsyah kepada awak media, Kamis (28/12).

Dibeberkan oleh Adamsyah, dirinya mencatat kegagalan Tarsono menjalankan fungsi dan perannya sebagai seorang legislator ketika menjadi wakil rakyat.

"Sebagai anggota Legislatif, seharusnya dia (tarsono) menjadi tolak ukur guna mengkritisi dan mengawasi kinerja dan kebijakan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan. Jangan hanya karena demi suatu proyek, lantas Tarsono hanya berdiam diri dan terkesan lemah saat mengetahui Bupati Majalengka tidak menyelesaikan tugas dan pekerjaannya," cibirnya.

Mandulnya Tarsono ketika menjalankan perannya sebagai "wakil rakyat" dalam mengawasi Pemerintah Kabupaten Majalengka, kata Adamsyah, sangat memperjelas bahwa Tarsono tidak mumpuni serta tidak berfaedah dalam mewakili masyarakat untuk memimpin Kabupaten Majalengka.

"Ini mah tidak sama sekali (tidak ada kerjanya), dengan beralasan dirinya selalu dikekang. Seharusnya Tarsono berani bertindak dan melaporkan saat mengetahui Bupati bertindak semena-mena dan melanggar konstitusi, nyatanya dia tidak berani," bebernya.

Lebih lanjut Adamsyah melihat dengan jelas ketakutan Tarsono yang hanya mencari aman ketika mengetahui hasil surveinya sangat tertinggal jauh dari Sobahi yang bagus dan semakin menguat yang akhirnya dipaksakan berpasangan dengan Tarsono.

"Seharusnya Tarsono tidak takut dan hanya mencari aman dengan memaksakan diri menjadi Wakilnya Sobahi. Terlebih dia sebagai Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, tak sepatutnya dirinya ketakutan dengan tingginya hasil survey Sobahi," imbuhnya.

Sementara itu, salah seorang kader senior PDI Perjuangan, Uyun Saeful Yunus, mengatakan bahwa beredarnya Surat Rekomendasi yang diduga palsu yang menetapkan pasangan Karna Sobahi dan Tarsono Mardiana sebagai kontestan dalam Pilkada Kabupaten Majalengka 2018 mendatang yang diusung oleh DPP PDI Perjuangan, adalah sebuah bukti nyata perbuatan kader partai yg sudah merusak kredibilitas dan mencoreng kedaulatan DPP PDI Perjuangan.

Jika Surat Rekomendasi tanpa stempel yang memuat tandatangan Hasto Kristiyanto dan Bambang DH tersebut memang benar dan sah adanya, maka hal tersebut sama saja membuka aib dan kebobrokan DPP PDI Perjuangan yang menurutnya banyak berisikan oknum-oknum calo dan tengkulak surat rekomendasi.

Para oknum calo rekomendasi yang selama ini bercokol di DPP, kata Uyun, merupakan bentuk nyata dari simbiosis mutualisme antara tengkulak rekomendasi dengan politisi haus kekuasaan seperti halnya Tarsono yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD kabupaten Majalengka dan tercatat sudah 4 (empat) periode menjadi anggota legislatif di kabupaten tersebut.

"Mudah-mudahan (Rekom yang beredar) itu salah dan bukan Surat Rekomendasi asli. Selanjutnya DPP bertindak tegas dengan menjatuhkan sanksi berupa pemecatan terhadap Tarsono sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka atas perilaku yang tak baik serta tidak santunnya dalam berpolitik yang selalu mengedepankan ambisinya akan kursi kekuasaan," pungkas Uyun. (tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar