Rombongan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Belajar Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan di Kota Bekasi

Sulistyo Adhi | Kamis, 28 September 2017 | 15:34 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Sebagai salah satu wilayah penyangga ibukota, Kota Bekasi diketahui sebagai salah satu kota yang cukup banyak memperoleh penghargaan di bidang lingkungan. Salah satunya adalah penghargaan di bidang pengelolaan sampah, yang dalam penerapannya berhasil disulap menjadi komponen produktif sehingga berguna bagi masyarakat.

Seperti TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Bantar Gebang, yang kerap menjadi objek studi banding dari berbagai daerah di seluruh Nusantara, baik itu TPST milik Pemerintah Kota Bekasi ataupun TPST milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun keduanya senantiasa menjadi materi oleh-oleh dari setiap kunjungan yang dilakukan.

Sebelumnya pengelolaan TPST Bantar Gebang dilakukan oleh pihak ketiga (PT GTJ), kini dikelola langsung oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bekasi, dan tetap mampu berkontribusi besar bagi kemajuan Kota Bekasi.

Hal ini berkaitan dengan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan serta produksi dari olahan sampah yang ada.

Selain berkontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi, TPST Bantar Gebang juga memberikan peluang usaha bagi masyarakat sekitar yang ikut memanfaatkan sampah tersebut untuk didaur ulang.

Aspek lain dalam pengelolaan sampah di Kota Bekasi, juga diwujudkan oleh masyarakat tentang tata cara mengelola sampah agar produktif dan menghasilkan nilai ekonomis.

Program yang tengah dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bekasi guna meraih piala adipura ialah dengan mendukung program Bank Sampah. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah menggulirkan angka senilai Rp 20 juta bagi setiap Bank Sampah untuk dijadikan modal tambahan.

Berkaitan dengan hal tersebut, DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara mencoba menambah wawasan dengan mengunjungi gedung DPRD Kota Bekasi untuk mempelajari tentang pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, Rabu (27/09/2017).

Rombongan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara tersebut diterima oleh Ketua Fraksi Hanura DPRD Kota Bekasi, Syaherallayali di ruang aspirasi lantai 3 DPRD Kota Bekasi.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara juga mempertanyakan tentang payung hukum yang menjadi dasar hukum pengelolaan sampah ramah lingkungan. (ADV)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar