DPRD Kota Bekasi Gelar Paripurna Sepakati KUPA PPAS Tahun 2017

Sulistyo Adhi | Selasa, 03 Oktober 2017 | 21:34 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - DPRD Kota Bekasi bersama dengan Pemerintah Kota Bekasi menggelar Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan tahun 2017, yang kemudian telah disepakati serta ditandatangani bersama oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan juga Ketua DPRD Kota Bekasi H Tumai, Selasa (03/10/2017) di Ruang Sidang Paripurna Gedung DPRD Kota Bekasi.

Dalam kesepakatan tersebut, Kebijakan umum perubahan anggaran (KUPA) Tahun 2017 sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3q tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 diusulkan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun berjalan serta adanya peluang terhadap upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun pertimbangan yang menjadi dasar adanya perubahan tersebut antara lain:

  1. Hasil Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2016 terdapat koreksi atas asumsi sisa perhitungan anggaran (SILPA) Tahun 2016. Dalam APBD 2017, berupa pengurangan nilai SILPA dari Rp859,76 Miliar pada APBD 2017 menjadi Rp587,75 Miliar pada KUPA PPAS 2017.
  2. Perkembangan realisasi pendapatan tahun berjalan pada beberapa pos pendapatan daerah yang mengalami perubahan dari target dalam APBD 2017.
  3. Perubahan dan pergeseran belanja progran dan kegiatan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, realisasi kegiatan, perubahan target kinerja dan penyempurnaan administrasi.
  4. Adanya alokasi bantuan pusat dari Provinsi Jawa Barat maupun lainnya yang diterima Pemerintah Kota Bekasi pada tahun berjalan yang belum tercantum pada APBD 2017 murni dan harus di masukan ke KUPA PPAS 2017.

Secara makro, kebijakan perubahan anggaran 2017 yakni komponen pendataan meningkat sebesar Rp644,71 Miliar dari Rp4,532 Triliun pada APBD 2016 Menjadi Rp5,177 Triliun dalam KUPA PPAS.

Perubahan asumsi pendapatan dalam KUPA PPAS sebagai berikut:

  1. Pendapatan Asli Daerah dari Rp1,827 Triliun meningkat sebesar Rp535,82 Miliar menjadi Rp2,362 Triliun.
  2. Dana perimbangan dari Rp1,798 Triliun berkurang sebesar Rp106,2 Miliar menjadi Rp1,692 Triliun.
  3. Lain-lain pendapatan sah mengalami peningkatan sebesar Rp215,17 Miliar dari Rp906,96 Miliar menjadi Rp1,122 Triliun.

Disamping komponen pendapatan sebagaimana disampaikan, komponen belanja daerah perubahan tahun anggaran 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp364,69 Miliar yang semulanya Rp5,310 Triliun menjadi Rp5,674 Triliun. Kenaikan ini sebesar Rp441,13 Miliar disebabkan bantuan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan APBD Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp248,02 Miliar untuk pembangunan infrastruktur.

Belanja tidak langsung mengalami pengurangan sebesar Rp41,06 Miliar dari Rp1,984 Triliun menjadi Rp1,943 Triliun.

Dalam rangka rasionalisasi anggaran, mengingat keterbatasan anggaran pada tahun anggaran 2017 dan juga hasil probity audit oleh BPKP telah mengajukan permohonan revisi atas keputusan DPRD Kota Bekasi tentang rekomendasi dan persetujuan pembiayaan tahun jamak 2017-2018, meliputi perubahan skema pembiayaan dari tahun jamak menjadi tahun tunggal pada Dinas PUPR Kota Bekasi sebanyak 6 kegiatan, Perubahan alokasi pagu anggaran pada 6 kegiatan Dinas Perkimtan Kota Bekasi, pembatalan 2 kegiatan di Dinas Perkimtan Kota Bekasi. (ADV)

 


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar