Protes Pakaian Dinas Rp1 Miliar, Massa "AKSI" Geruduk Kantor DPRD dan Bupati Bekasi

Sulistyo Adhi | Kamis, 01 Pebruari 2018 | 17:23 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KABUPATEN BEKASI - Kelompok mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Amanat Keresahan Masyarakat Bekasi (AKSI) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD dan Bupati Kabupaten Bekasi, Kamis (01/02), menyusul ramainya kecaman warga Bekasi terkait besarnya anggaran pengadaan pakaian kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bekasi yang nilainya mencapai Rp1 Miliar.

Dalam aksinya, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STT Pelita Bangsa, Jaelani, mendesak Bupati, Wakil Bupati beserta ke 50 anggota DPRD dapat menandatangani Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura).

Selain itu, Jaelani juga meminta Pemkab Bekasi dapat membuka Informasi Publik seluas-luasnya, agar masyarakat bisa ikut andil dalam melakukan pengawasan pembangunan melalui website resmi Pemkab Bekasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Peran serta masyarakat tampak sengaja dikebiri oleh pemerintahnya sendiri dengan tidak dibuka seluas-luasya informasi publik. Website resmi Pemkab Bekasi tidak menyajikan apa yang menjadi hak publik seperti draft APBD. Padahal jika saja dimuat maka masyarakat bisa ikut andil mengawasi pembangunan di wilayahnya,” kata Jaelani.

Lebih lanjut Jaelani meminta pemerintah daerah untuk mengikutsertakan elemen masyarakat dalam pembahasan RAPBD menjadi APBD sebagai nadi kehidupan sebuah daerah.

“Karena pemerintah daerah dan 50 anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang mendapat amanah masyarakat untuk merencanakan, menganggarkan, mengesahkan dan melaksanakan APBD, saat ini kami nilai tidak maksimal dan merakyat. Sehingga masih nyata persoalan-persoalan mendasar di masyarakat seperti kemiskinan, buta huruf, gizi buruk, macet, banjir, kriminalitas,” harapnya.

Sementara itu salah satu peserta aksi Abdul Muhaimin, mendesak agar pengadaan pakaian untuk Kepala Daerah segera dihapuskan dan tidak dianggarkan lagi kedepannya.

"Hapuskan anggaran pengadaan seragam. Karena Saya yakin, Bupati dan Wakil ikhlas mengabdi dan mampu untuk beli sendiri. Nah lalu uang Rp1 miliar itu bisa untuk modal usaha masyarakat," cetusnya

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bekasi H Daris yang menemui pendemo mengaku menyetujui dengan tuntutan massa aksi dengan menandatangani surat pernyataan agar Tritura dapat segera terealisasi.

"Memang kita akui anggaran sebesar itu lolos tanpa pantauan. Karena kemarin teman-teman dewan prioritas mengawasi pendidikan dan kesehatan. Setelah ini kami akan langsung panggil instansinya untuk dievaluasi tentang pengusulan anggaran pakaian dinas untuk kepala daerah sebesar Rp1 miliar," terang Daris singkat. (tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar