Hentikan Kasus Sekda, KAMMI Bekasi Tuding Panwaslu Tak Becus

Sulistyo Adhi | Senin, 26 Maret 2018 | 15:17 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Bekasi menyayangkan sikap Panwaslu Kota Bekasi yang tak serius memproses pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketidakseriusan itu terlihat saat Panwaslu Kota Bekasi menghentikan laporan dugaan kampanye terselubung Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji, yang berupaya memobilisasi massa melalui pidatonya beberapa waktu lalu.

“Terakhir kabarnya kasus Sekda ini ditutup dengan alasan kurang syarat meteriel. Padahal kalau mau serius, Panwaslu dapat melakukan investigasi tanpa perlu menunggu persayaratan datang sendiri, atau kalau tidak sanggup, mintalah bantuan Bawaslu Provinsi. Panwaslu Kota Bekasi juga bisa langsung melaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, Kemenpan RB atau Kemendagri sesuai arahan UU No 10 Th 2016,” ujar Ketua Umum KAMMI Bekasi, Egi Gustiana Putra, Senin (26/03/2018).

KAMMI Bekasi mempertanyakan ketidakberdayaan Panwaslu, padahal wewenangnya sangat besar dengan dibekali legitimasi hukumnya yang kuat. KAMMI mencurigai adanya permainan yang dilakukan oleh Panwaslu dengan ASN atau bahkan salah satu Paslon.

“Ada apa dengan Panwaslu? Padahal legitimasi wewenang mereka kuat sebagai lembaga independen yang harusnya menjaga ketertiban pemilu. Atau apakah mereka sendiri tidak netral?” ungkap Egi.

Menurutnya kasus ASN ini sangat serius karena telah menciderai perhelatan Pilkada Kota Bekasi. Dirinya juga mengecam tindakan Rayendra yang menurutnya telah mengotori netralitas ASN sebagai penyelenggara pemerintahan.

“KAMMI sangat mengecam apa yang dilakukan oleh Sekda Pemkot Bekasi. Rayendra telah mengotori netralitas ASN. Dan fatalnya, tindakannya itu akhirnya membuat para ASN merasa bebas untuk melanggar. Contohnya banyak foto profil WA lurah yang pakai gambar kampanye salah satu paslon,” tandas Egi.

Baca juga: [GmnI Bekasi Tuding Panwaslu "Masuk Angin" Tangani Kasus Pelanggaran Pemilu]

Padahal menurut Egi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa aparatur sipil negara termasuk kepala desa atau lurah dilarang membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, diantaranya like, komentar status dan unggah foto paslon. Ia juga menekankan agar ASN yang melanggar segera dipecat.

“Ini sangat serius. Karena sesuai pernyataan Pak Sumarsono (Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri) dalam aturan terbaru hukuman bagi ASN yang melanggar prosesnya dipersingkat, langsung diberhentikan sementara,” tegas Egi.

Egi juga menginformasikan bahwa organisasinya akan melakukan unjuk rasa menuntut netralitas ASN dan ketegasan Panwaslu dalam waktu dekat ini. (tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar