Kadishub Kota Bekasi Nilai Wacana ERP ke Jakarta Langgar Komitmen NKRI

Sulistyo Adhi | Senin, 02 April 2018 | 10:12 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Yayan Yuliana, menilai wacana tentang penerapan tarif masuk ke Jakarta bagi pengendara luar daerah melanggar komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga perlu kajian lebih mendalam.

"Kita ini NKRI. Apakah itu (tarif masuk Jakarta) satu-satunya cara mengentaskan kemacetan? Saya pribadi minta wacana itu dikaji ulang lagi," katanya di Bekasi, Senin (02/04).

Menurut Yayan, Kota Bekasi sebagai salah satu kawasan yang bersebelahan dengan DKI Jakarta telah menunjukan komitmennya menekan kemacetan lalu lintas di Jakarta dengan menerima kebijakan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) berupa rekayasa lalulintas ganjil-genap di Tol Jakarta-Cikampek sejak beberapa pekan lalu.

Implementasi kebijakan itu, kata Yayan, sempat memicu kontroversi di tengah masyarakat setempat, meskipun pada kenyataannya ganjil-genap di Gerbang Tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur berjalan kondusif hingga saat ini.

Kondusifitas ganjil-genap itu diklaim Yayan tidak lepas dari peran Dishub dalam menyosialisasikan secara masif program tersebut.

"Jangan sampai kebijakan baru BPTJ dengan memberlakukan tarif masuk ke Jakarta kembali memicu perdebatan di tengah masyarakat Kota Bekasi," katanya.

Yayan mengatakan, kebijakan tarif masuk Jakarta perlu kajian lebih dalam pasca pemaparan BPTJ terkait wacana itu di hadapan anggota DPR RI baru-baru ini.

"Saya hadir pada saat pemaparan itu, memang tanggapan dari wakil rakyat di DPR RI beragam, namun saya pribadi tetap meminta agar kebijakan itu dikaji ulang," pungkasnya.(Ant)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar