Bongkar Dugaan Skandal Gratifikasi Patal "Green River City" Bekasi

Sulistyo Adhi | Minggu, 22 April 2018 | 19:48 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI – Enam tahun sudah berlalu kasus dugaan korupsi penjualan aset negara Patal Bekasi milik PT Industri Sandang Nusantara (ISN) bergulir. Namun bola panas itu masih menjadi teka-teki sejumlah kalangan masyarakat akibat tidak selesainya penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung selama ini.

Tanah seluas 16 hektar yang berlokasi di Jalan Agus Salim itu dijual oleh sejumlah oknum PT ISN kepada PT Artha Bangun Pratama dengan total nilai sebesar Rp160 Miliar. Tak disangka, kabar segar pun terdengar, bahwa penjualan aset negara itu merugikan keuangan negara sebesar Rp60 Miliar.

Lembaran lama ini, tidak akan menjadi catatan hukum yang dilupakan, namun proses penegakannya masih menjadi pertanyaan karena belum terbongkarnya ‘Gurita Korupsi Patal Bekasi’, pasca ditetapkannya tiga tersangka oleh Kejagung pada tahun 2013 lalu.

Skandal dugaan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) yang terjadi pada tahun 2012 itu menyisakan skenario yang belum tuntas atas keterlibatan beberapa oknum pejabat Pemerintah Kota Bekasi yang memberikan rekomendasi pembangunan untuk 286 rumah mewah, 433 unit rumah kantor (rukan), apartemen dan mal, serta sport center kepada PT Artha Bangun Pratama di atas tanah milik PT ISN yang berstatus masih dalam penyidikan Kejagung RI.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Forum Remaja dan Mahasiswa Bekasi (Formasi), Jimmy Abarua menduga kuat adanya gratifikasi yang menjadi latar belakang pemberian izin pada status tanah patal bekasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi.

“Tanah itu masih dalam proses sengketa dan dalam penyidikan Kejagung, belum adanya putusan, kenapa bisa diberikan izin kepada PT Artha Bangun Pratama? Tidak mungkin pemerintah kota bekasi tidak mengetahui hal tersebut,” ungkapnya kepada RAKYATBEKASI.COM, Minggu (22/04).

Menurutnya, pemeberian izin pembangunan yang dilakukan Pemkot Bekasi diatas tanah negara yang masih berstatus sengketa tersebut, diduga sudah menyalahi aturan dan sarat dengan praktik KKN.

“Ya jelas salah. Darimana peraturannya, jika ada tanah yang sedang dalam proses pemeriksaan hukum bisa dilakukan pembangunan dan diberikan izin? Dasarnya apa?” ujar Jimmy.

Jimmy pun melihat adanya kongkalikong pada dinas terkait yang menerbitkan rencana tapak (site plan) pada perumahan Green River City yang dibangun oleh PT Artha Bangun Pratama.

“Dinas terkait tidak memperhatikan aturan hukum yang sedang berproses pada tanah patal itu. Artinya ada dugaan indikasi kongkalikong pada proses pemberian izin kepada PT Artha Bangun Pratama. Ini harus menjadi perhatian khusus oleh semua pihak, terutama penegak hukum di Indonesia,” terangnya.

Jimmy berencana akan mengawal kasus tersebut agar mempermudah para penegak hukum untuk membongkar ‘Skandal Gurita Tanah Patal Bekasi’.

“Formasi akan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas dan segera mengumpulkan bukti-bukti untuk kami serahkan ke penegak hukum,” pungkasnya. (tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar