Realitas dan Harapan Cukai Kantong Plastik Indonesia

Sulistyo Adhi | Selasa, 22 Mei 2018 | 19:06 WIB

Share Tweet




Beberapa waktu belakang ini, banyak kampanye serta isu mengenai plastik yang beredar di masyarakat, plastik dianggap penyebab utama kerusakan lingkungan hidup.

Jika kita menelisik lebih dalam lagi plastik sebenarnya tidak salah tapi pola produksi sang produsen yang tidak memperhatikan produk yang ramah lingkungan, tidak bijaknya masyarakat dalam penggunaan plastik, tidak bijaknya masyarakat ketika membuang sampah plastik sampai kepada sistem manajemen persampahan kita yang belum juga memperlihatkan perubahan yang signifikan dalam pengurangan, penanganan dan pelayanannya.

Rancangan peraturan pemerintah tentang cukai kantong plastik sudah baik adanya untuk pengurangan sampah dan pengendalian pencemaran yang akan dan telah diakibatkan olehnya, tapi isi dari rancangan tersebut masih kurang baik adanya karena beberapa poin yang perlu di ubah sehingga tidak menjadi polemik atau dampak buruk bagi masyarakat, industri, pelaku usaha maupun pemerintah itu sendiri dikemudian hari.

Dalam isi rancangan peraturan pemerintah tidak ada satupun poin yang membahas tentang adanya SNI 7188.7-2016 tentang kategori produk tas belanja plastik dan bioplastik mudah terurai, padahal isi dari SNI tersebut bertujuan untuk menetapkan persyaratan lingkungan yang harus dipenuhi sebagai produk yang ramah lingkungan juga diharapkan dapat mengurangi dampak pemakaiannya terhadap lingkungan dengan memperhatikan aspek setelah habis masa pakainya.

Tetapi faktanya belum semua elemen masyarakat mendapat sosialisasi tentang keberadaan SNI tersebut sehingga masyarakat dapat dengan bijak memilih yang baik untuk digunakan, dan bijak membuang sampah plastik. Banyaknya hewan mati karena sampah plastik atau tercemarnya ekosistem laut diakibatkan kurang optimalnya pengelolaan sampah di darat (tertib di darat, bersih di laut)

Pada pertemuan antara tim koalisi pemantau plastik ramah lingkungan indonesia dengan pihak KSP (Kantor Staf Presiden) yang bertempat di gedung KSP, kami meminta serta mendorong pemerintah untuk tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian (dari semua perspektif; lingkungan, ekonomi, teknologi, dan sosial budaya) dalam rancangan peraturan pemerintah ini karena seringkali kebijakan yang bertujuan baik, jika tidak memperhitungkan dapat menyebabkan ekses negatif yang buruk, terlebih lagi efek seperti bumerang terhadap pengambil.

Dalam Rancangan peraturan pemerintah ini terkesan kementerian keuangan memiliki tafsir dan makna sendiri tentang apa itu ramah lingkungan. Seharusnya dalam pembuatan kebijakan antara subjektivitas dan objektivitas perlu diterapkan sehingga menjadi win-win solution untuk semua pihak yang terkait baik masyarakat, pemerintah, maupun kalangan industri serta pengusaha, demi keberlangsungan lingkungan hidup yang berkeadilan, lestari, dan berkelanjutan.

baca juga: [Rancangan Peraturan Cukai Kantong Plastik Yang Menggelitik]

Koalisi Pemantau Plastik Ramah Lingkungan Indonesia :

Koalisi Persampahan Nasional (KPNas), Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI), BiotANI, KAUKUS LHK Jakarta , Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO), KAWALI,WALHI Jakarta, Gerakan Untuk Lingkungan (Gunting) LMP bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Narahubung :
Adrie Charviandi 081286083796
KPPRL-I (Koalisi Pemantau Plastik Ramah Lingkungan Indonesia)


    Komentar