KAWALI Desak Pemkot Serius Tangani Pencemaran Kali Bekasi

Sulistyo Adhi | Kamis, 24 Mei 2018 | 16:33 WIB

Share Tweet



istimewa

RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Buih-buih busa kembali memenuhi permukaan kali Bekasi. Pencemaran kali yang terus berulang dalam sebulan terakhir, diperkirakan telah memasuki tahap darurat, sehingga berbahaya bagi ekosistem. Kendati demikian, kondisi tersebut masih belum mendapat penanganan serius dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat.

"Ini sudah yang ke sekian kalinya kali Bekasi tercemar limbah industri yang dibuang secara diam-diam. Busa-busa deterjen ini jelas sangat berbahaya bagi kelangsungan ekosistem," ujar aktivis Walhi sekaligus Direktur Eksekutif Kawal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (KAWALI), Puput TD Putra di Bekasi, Kamis (24/05).

Menurut Puput, pencemaran kali Bekasi yang tertutup busa, disebabkan oleh sisa-sisa deterjen yang berasal dari limbah rumah tangga serta industri. Kandungan deterjen yang mengendap di dasar sungai, kemudian teraduk saat hujan deras turun, sehingga menghasilkan busa-busa yang naik ke permukaan kali Bekasi.

"Ada hasil laboratorium yang menyatakan pencemaran didominasi oleh limbah deterjen. Tapi ada juga kekhawatiran pencemaran itu disebabkan pembuangan limbah industri secara diam-diam oleh oknum di sekitar industri," katanya.

Puput menambahkan bahwa kandungan yang terdapat dalam limbah domestik sebagian besar adalah deterjen yang berasal dari sisa pencucian pakaian, perabot dapur, kendaraan dan air sabun bekas mandi. Kondisi tersebut, diakuinya terjadi hampir di seluruh sungai yang ada di Indonesia, dengan tingkat pencemaran paling tinggi terjadi di hilir sungai.

[Ini Dia Langkah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Raih Adipura 2018 yang Bermartabat]

[Sekretaris Dinas LH Kota Bekasi Diduga Instruksikan Cetak Spanduk Paslon]

[Pemkot Bekasi Tertibkan Ribuan Banner Parpol dan Komersial]

"Makanya sering terjadi ledakan alga/plankton, karena limbah deterjen ini mengandung fosfat yang kemudian menjadi gizi untuk dikonsumsi oleh alga atau ganggang," terangnya.

Dengan berkembangnya ganggang, maka jumlah oksigen yang berada di dalam air akan mulai berkurang, sehingga menyebabkan kematian bagi ikan-ikan lantaran berebut asupan oksigen. Hilangnya ikan dan juga hewan lain dalam mata rantai ekosistem, membuat ketidakseimbangan dalan ekosistem air.

"Pencemaran limbah jelas membahayakan populasi ikan di sungai dan bisa mematikan mangrove di pesisir Pantai Utara, bila hal ini dibiarkan terus menerus," tegasnya.

[Pertama Di Indonesia, Kota Bekasi Sulap Sampah Jadi Energi Listrik]

[Penegak Hukum Diminta Usut Dugaan Bancakan Rp 2,4 Triliun dalam Proyek PLTSa Sumurbatu]

Adapun sebagai langkah penanganan lebih lanjut, kata Puput, pihaknya menawarkan solusi pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) secara komunal di titik-titik pemukiman warga dan Industri, agar air limbah dapat ditampung lebih dahulu di IPAL sebelum dialiri ke sungai.

"Dengan adanya IPAL, limbah diproses terlebih dahulu sebelum masuk ke sungai. Satu unit IPAL komunal membutuhkan lahan kurang lebih 100 meter persegi biasanya pemerintah kesulitan dengan kendala faktor lahan," terangnya.

Pihaknya juga meminta ketegasan Pemkot Bekasi untuk menindaklanjuti masalah pencemaran kali Bekasi yang melibatkan oknum-oknum tidak bertanggung jawab, yang menurutnya dapat dijerat dengan undang-undang yang berlaku. Di antaranya UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP RI Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, PP RI Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), PP RI Nomor 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan/atau Perusakan Laut dan PP RI Nomor 27 Tahun 1999 tentang Amdal.

"Berdasarkan Pasal 90 Ayat (1) UU 32 Tahun 2009, pemerintah berwenang meminta ganti rugi pada pelaku pencemaran. Nilai ganti rugi dapat dihitung dari akumulasi biaya pemulihan lingkungan, karena adanya kerugian ekosistem dan masyarakat terdampak," ujarnya.

"Pemerintah juga harus tegas menjalankan peraturan khususnya di bidang lingkungan. Bila ditemukan ada kesengajaan, ya harus ditindak tegas. Perlu gerakan kolektif antar stake holder dalam rangka pemulihan kembali lingkungan hidup di Kota Bekasi," pungkasnya. (*)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar