Rakyat Gusar, BPIP Diguyur Gaji Terlampau Besar

Sulistyo Adhi | Rabu, 30 Mei 2018 | 16:48 WIB

Share Tweet




Mencengangkan! Itu yang ada di benak publik, ketika mendapati berita tingginya gaji yang diterima Megawati Sukarno Putri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang mencapai Rp112.548.000 per bulan, dan 8 anggota BPIP, yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya yang masing-masing mendapatkan gaji sebesar Rp100.811.000 per bulan.

Belum lagi gaji Kepala BPIP yang dijabat oleh Yudi Latief sebesar Rp 76.500.000 dan wakilnya Rp 63.750.000. Untuk tingkat Deputi digaji Rp51.000.000 dan staf khusus Rp36.500.000. Selain gaji, pegawai BPIP juga mendapatkan sejumlah fasilitas dari negara. Penetapan gaji dan fasilitas tersebut diatur berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pemimpin, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 23 Mei 2018.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, gaji tersebut akan diberikan secara rapel, terhitung sejak mereka menjalankan tugas di BPIP, melalui Perpres Nomor 7 Tahun 2018 yang diteken Presiden Jokowi pada 28 Februari 2018. Meski begitu, Sri Mulyani menyebut, gaji yang diterima Megawati di BPIP hanya sebesar Rp5 juta. Sisanya adalah tunjangan jabatan, asuransi kesehatan, asuransi kematian, komponen transportasi dan komunikasi.

Namun bagi publik, total gaji yang diterima oleh orang-orang di BPIP tergolong amazing. Bukan hanya gaji Ketua Dewan Pengarah dan Anggota BPIP yang diisi oleh tokoh-tokoh senior, bahkan gaji Kepala BPIP pun lebih tinggi dari pada gaji Presiden dan Wakil Presiden. Dua kali lipat lebih dari gaji Ketua MPR dan Ketua DPR. Presiden hanya mendapatkan gaji Rp62.740.030 per bulan, dan Wakil Presiden Rp42.160.000 per bulan. Sementara Ketua DPR dan Ketua MPR masing memperoleh gaji sebesar Rp23.940.000 + uang paket dan komunikasi Rp6.968.000 per bulannya. Padahal jabatan Kepala Lembaga ini hanya setingkat Menteri.

BPIP yang merupakan Lembaga Nonstruktural ini awalnya bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang dibentuk pada Juni 2017, dengan tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, penyusunan standarisasi pendidikan, pelatihan dan pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dengan besaran gaji yang diterima, publik jadi bertanya-tanya: seberat apa tugas BPIP sehingga layak digaji sedemikian tinggi? Apakah lebih berat dari tugas Presiden, Wapres, dan para Menteri? Apakah gaji dan fasilitas yang mereka terima sesuai dengan falsafah Pancasila yang akan mereka ‘ajarkan’, terutama pada sila ke 5, di tengah angka kemiskinan dan kesenjangan sosial yang masih tinggi di Indonesia?

Setelah pemberian THR dan gaji ke-13 untuk para pensiunan, PNS, pegawai Honorer, TNI dan Polri kemarin, kemudian pemberian gaji ‘amazing’ untuk BPIP. Dengan kondisi keuangan negara yang masih defisit dan semakin menumpuknya hutang negara, serta rakyat yang masih pusing memikirkan kebutuhan lebaran, pemerintah justru ‘jor-joran’ memberi gaji dan THR. Apakah itu menunjukkan pemerintah tidak prudence dalam mengelola anggaran negara, dengan mengeluarkan anggaran yang besar hanya untuk belanja pegawai bukan untuk belanja modal produktif? Atau jangan-jangan, ada kepentingan lain khususnya untuk agenda 2019?

 Apa pendapat Anda?

 

oleh: Achmad Fuad


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :
Sumber : watyutink.com

Komentar