Pelaksanaan PPDB Online di Kota Bekasi Sesuai dengan Amanah Konstitusi

Sulistyo Adhi | Jumat, 06 Juli 2018 | 09:23 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Kepala SMP Negeri 9 Bekasi, Dwi Kusdinar menyesalkan adanya tudingan dari sejumlah pihak tentang amburadulnya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bekasi. Menurut Dwi tudingan tersebut dinilai tendensius tanpa memiliki dasar.

Padahal selama kegiatan PPDB berlangsung, kata Dwi, seluruh panitia pelaksana di tingkat sekolah berupaya memberikan pelayanan yang maksimal agar warga yang memiliki anak usia sekolah dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

“Kami sangat menyayangkan, pihak yang menyebut PPDB online amburadul. Padahal kita para penyelenggara sudah berusaha maksimal melaksanakannya, sehingga para pendaftar yang datang ke sekolah bisa kita layani dengan baik,” sesalnya.

Dijelaskan Dwi, bahwa sistem PPDB online merupakan sebuah terobosan untuk memberikan kemudahan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dengan berbasis komputerisasi. Sehingga, calon siswa dimudahkan ketika akan mendaftar ke sekolah tujuan.

Penerapan PPDB online di Kota Bekasi yang dimulai tahun 2013 lalu, kata Dwi, menggantikan sistem lama yang konvensional yang cenderung kurang efektif.

Seiring berjalannya waktu, terang Dwi, sistem PPDB online terus mengalami perbaikan dan perkembangan. Meskipun terkadang pada proses pelaksanaannya muncul sejumlah persoalan teknis yang dapat segera diatasi.

“Persoalan yang timbul tentunya harus bisa diatasi dengan solusi yang jitu dan cerdas,” katanya.

Sayangnya, segelintir pihak melihat dan menilai timbulnya persoalan PPDB online tersebut hanya dari teknis pelaksanaannya.

Menurutnya permasalahan yang timbul justru ketika ingin memenuhi amanah konstitusi undang undang, seperti jumlah sekolah yang tidak sebanding dengan calon peserta didik yang harus mendapatkan pelayanan pendidikan.

“Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sesuai amanah undang-undang pasal 31, bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan,” jelasnya.

Berdasarkan data yang kami peroleh, penduduk Kota Bekasi mencapai 2.733.240 jiwa (statistik tahun 2015-red). Oleh karena itu, Kota Bekasi dianggap sangat dinamis.

Sementara itu, jumlah sekolah di Kota Bekasi saat ini tercatat sekira 300 lebih sekolah jenjang SMP negeri dan swasta. SMP Negeri sebanyak 44 sekolah, ditambah Unit Sekolah Baru (USB), 5 sekolah, totalnya ada 49 SMP negeri. Kemudian jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kota Bekasi, mencapai sekitar 400 an sekolah. Angka tersebut, belum termasuk SD Swasta, yang jumlahnya tidak kalah dengan SD negeri.

Sedangkan, jumlah lulusan siswa SD pada tahun 2018 mencapai 44.618 siswa, jumlah tersebut tidak sebanding daya tampung SMP negeri, yang jumlahnya hanya 14.934 siswa.

“Animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri masih sangat tinggi, hal ini terbukti dengan selalu membludaknya calon peserta didik yang mendaftar pada saat PPDB berlangsung,” terang Dwi.

Di dalam pasal 9 undang-undang Sisdiknas, mengamanatkan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, dan juga masyarakat. Dengan demikian, bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih jika tidak diterima pada sekolah negeri, maka pilihannya adalah menyekolahkan putra-putrinya di sekolah swasta. (boy)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar