Status Darurat Pemkab Bekasi dalam Kelola Tata Ruang Ramah Lingkungan dan Revitalisasi TPA Burangkeng

Sulistyo Adhi | Jumat, 06 Juli 2018 | 15:19 WIB

Share Tweet




oleh: Benny Tunggul HS.MM.PhD [Ketua Kaukus Lingkungan Hidup & Kehutanan Bekasi Raya]

 

Tak terasa Kabupaten Bekasi akan berumur 68 tahun tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2018 mendatang. Kabupaten Bekasi yang mempunyai luas 127.388 Ha, yang terbagi menjadi 23 kecamatan dan 187 desa, kini telah berubah menjadi daerah industri dari sebelumnya wilayah pertanian .

Hal ini terlihat dengan tumbuhnya sejumlah kawasan industri dan pemukiman real estate sebagai kekuatan ekonomi daerah. Sektor industri yang merupakan sektor paling dominan di Kabupaten Bekasi, pada tahun 2015 memberikan andil tertinggi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bekasi dengan kontribusi mencapai 85,4%.

Tercatat pada tahun 2008, terdapat 18 kawasan industri di Kabupaten Bekasi dengan luas 6.214,2 Ha yang didominasi oleh industri penghasil barang logam, mesin dan elektronik. Jumlah perusahaan industri (besar dan sedang) pada tahun 2008 mencapai 752 perusahaan yang mampu menyerap sekitar 213.838 tenaga kerja.

Bahkan tak tanggung-tanggung, kawasan industri di Kabupaten Bekasi diklaim sebagai kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Namun perubahan pola pembangunan yang didukung pertanian kearah industrialisasi mengakibatkan perubahan di bidang perekonomian, pembangunan infrastruktur, pola kebudayaan, maupun tatanan sosial dan juga politiknya.

Akibat dari perubahan yang sangat cepat tesebut, mengakibatkan ledakan penduduk yang mulai tak terkendali. Tercatat hingga saat ini, diperkirakan penduduk Kabupaten Bekasi mencapai angka 2,6 juta jiwa.

UU nomor 14 tahun 1950 sebagai dasar hukum dari pembentukan Kabupaten Bekasi, pada awalnya wilayahnya terdiri dari 4 kewedanaan, 13 kecamatan (termasuk Kecamatan Cibarusah) dan 95 desa. Catatan angka tersebut secara simbolis diungkapkan dalam lambang Kabupaten Bekasi dengan motto "SWATANTRA WIBAWA MUKTI".

Pada tanggal 20 April 1982, diresmikan Kota Bekasi oleh Menteri Dalam Negeri sebagai pemekaran wilayah administrasi Kabupaten Bekasi dengan luas wilayah sekitar 210,49 km2 dengan 12 Kecamatan. Kemudian pada saat masa pemerintahan Bupati Drs. H.M. Saleh Manaf, terjadi pemekaran wilayah kecamatan dari 15 kecamatan menjadi 23 kecamatan, yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi nomor 26 tahun 2004 tentang Pemekaran Kecamatan di Daerah Kabupaten Bekasi. Sehingga saat ini terdapat 23 Kecamatan yang terdiri dari 182 desa dan 5 kelurahan di Kabupaten Bekasi.

Kabupaten Bekasi yang menetapkan Kota Cikarang sebagai ibukota, meliputi wilayah Kecamatan Cikarang Pusat, Cikarang Barat, Cikarang Timur, Cikarang Utara dan Cikarang Selatan yang kesemuanya itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 82 tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dipindahkan tempat kedudukannya dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ke Kota Cikarang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, dengan pusat perkantoran pemerintahan di Desa Sukamahi.

Permasalahan yang timbul saat ini dengan pesatnya pertumbuhan pembangunan perumahan, yaitu tidak adanya kesesuaian lokasi perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal tersebut terlihat dengan lokasi perumahan yang terletak di daerah kawasan industri, sementara pada RTRW ditetapkan sebagai kawasan budi daya industri, dan kawasan lindung sempadan Sungai.

Pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan RTRW ini menyebabkan bencana banjir, karena lahan tersebut seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Kabupaten Bekasi semula memiliki lahan persawahan teknis seluas 58.000 Ha, saat ini beralih fungsi menjadi perumahan dan kawasan Industri menjadi 45.000 Ha, artinya di setiap tahun terjadi pengurangan lahan persawahan seluas 1000 Ha.

Pengelolaan tata ruang di Kabupaten Bekasi ditengarai sarat dengan konflik dengan banyaknya potensi pelanggaran RTRW. Sebagai contoh, pembangunan kawasan Meikarta dinilai sangat merusak struktur ruang wilayah di Jawa Barat dengan terdapatnya ketidaksesuaian yang justru berada di RTRW Kabupaten Bekasi.

Peta RTRW mengalokasikan hanya sebagian kawasan untuk permukiman, sementara sebagian lainnya diperuntukkan bagi industri. Secara faktual peralihan ini sudah tidak sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029 dan juga RTRW Kabupaten Bekasi 2011-2031. Hal ini juga ditekankan oleh Guru Besar Perencanaan Kota dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof Roos Akbar,M.Sc.,Ph.D yang menyatakan bahwa Meikarta merusak Struktur Ruang wilayah Jawa Barat.

Sementara itu optimalisasi penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bekasi yang secara eksisting hanya mencapai angka 11,86% sangatlah memprihatinkan, padahal tertera dengan jelas di pasal 23 ayat 5 Perda Kabupaten Bekasi no 12 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bekasi 2011-2031 harus memenuhi minimal 30% dari luas wilayah Kabupaten Bekasi yang terdiri dari; Ruang Terbuka Hijau Publik minimal 20% dan Ruang Terbuka Hijau Privat minimal 10%.

Ruang-ruang terbuka berupa lahan hijau dan produktif saat ini pun terus mengalami penyusutan akibat pengembangan kota (urban sprawl) untuk permukiman, industri, komersil dan juga peruntukkan lainnya. Di wilayah perkotaan, alih fungsi lahan telah menjadi permasalahan sosial karena banyak lahan dan ruang publik hijau dikonversi menjadi ruang komersil. Tak hanya itu, beberapa kasus alih fungsi lahan terdapat di Cikarang Pusat seperti jalur terbuka berupa jalur SUTET, yang seharusnya berfungsi sebagai jalur hijau, dipergunakan sebagai sarana pendidikan dan permukiman. Daerah sempadan sungai pun tak luput dari alih fungsi yang dipergunakan sebagai areal perdagangan dan pembuangan sampah.

Situ sebagai kawasan lindung setempat (non-hutan) yang berfungsi sebagai tempat parkir air dan kawasan resapan air, sehingga keberadaannya dapat mengurangi volume air permukaan (run off) yang tidak tertampung (penyebab banjir). Disamping dapat dimanfaatkan sebagai irigasi, pengimbuh (recharge) air pada cekungan air tanah, cadangan air bersih, perikanan darat, sarana rekreasi maupun wisata alam. fungsi penting, antara lain sebagai tempat parkir air dan kawasan resapan air, sehingga dapat mengurangi volume air permukaan (run off) yang tidak tertampung (penyebab banjir). Kabupaten Bekasi memiliki 13 situ dengan luasan mencapai 147,2 hektar. Sementara yang masih berfungsi dengan baik hanya tersisa 106 hektar. Itu pun sudah termasuk yang dikuasai oleh masyarakat dan pihak perusahaan, swasta ataupun perumahan.

Hal yang sama terjadi dalam Penyediaan Air Bersih dan Pengelolaan DAS. Di dalam Perda Kabupaten Bekasi no 3 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bekasi tahun 2005-2025 dibeberkan bahwa sebanyak 15 Kecamatan di Kabupaten Bekasi telah terjadi kerawanan air bersih. Adapun sumber kerawanan tersebut diantaranya adalah tidak tersedianya sumber air baku permukaan setiap saat (tergantung pada musim). Ancaman terhadap tersedianya sumber air baku makin diperparah oleh seringnya timbulnya pencemaran limbah industri di sejumlah sungai seperti di DAS Kali Sadang.

Pencemaran sungai yang diakibatkan limbah cair kegiatan domestik dan juga limbah industri, memberikan pengaruh rendahnya kualitas air sungai. Hasil pengujian pengukuran Chemical Oxygen Demand/COD (mg/l), dimana COD menunjukkan jumlah bahan kimia secara total yang masuk ke badan air. Semakin tinggi nilai COD, maka kualitas air menjadi semakin rendah.

UU nomor 22 tahun 2009 pasal 45, trotoar (pedestrian) adalah salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas, dan pasal 131 diatur bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain. Pedestrian juga dapat menambah tingkat kebersihan, keindahan kota, dan keselamatan pejalan kaki. Sering terabaikannya hak pejalan kaki karena seringnya pedestrian dialihfungsikan menjadi tempat parkir, bangunan, sarana jual beli.

Terlihat dengan jelas di sejumlah ruas jalan protokol seperti di sepanjang ruas jalan dari Tambun hingga Cibitung, fungsi dan penyediaan pedestrian banyak yang beralihfungsi dan tidak maksimal peruntukkannya, yakni untuk pejalan kaki. Selain digunakan untuk ruang usaha, trotoar juga banyak dijadikan sebagai lahan parkir kendaraan bermotor. Hal tersebut menyebabkan terganggunya kenyamanan pejalan kaki yang telah dirampas haknya yang membutuhkan suatu sistem vitalitas ruang-ruang kota yang baik.

Sarana kebersihan yang dimiliki oleh Pemkab Bekasi saat ini adalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Burangkeng, Kecamatan Setu dengan luas 7.6 Ha, yang saat ini sedang dalam tahap pembebasan lahan seluas 5000 M². Pola pengelolaan TPA Burangkeng dituding sangat bertentangan dengan UU No 18 tahun 2008 yang mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan pola pengelolaan Sanitary Landfill bukan Open Dumping.

Tidak adanya konsep Zero Waste, mengakibatkan TPA Burangkeng tidak menerapkan Sistem 3R (Reduce, Reuse,Recycle) di samping pemanfaatan gas methan dan thermal untuk Pembangkit Tenaga Listrik Sampah. Pola angkut kumpul buang yang selama ini diterapkan, mengakibatkan rentan tehadap polusi udara, air dan tanah. Hal lain yang terjadi adalah penerapan Waste Management Pemkab Bekasi sangatlah buruk. yang mana dapat terlihat dengan banyaknya Tempat Pembuangan Sementara (TPS ) liar, sehingga mengakibatkan problematika sampah menjadi pemicu terjadinya konflik sosial dan lingkungan.

Permasalahan Waste Management persampahan di Kabupaten Bekasi ditambah lagi dengan gagalnya Revitalisasi TPA Burangkeng dan Rencana Pemindahan TPA Burangkeng ke Bojong Mangu seluas 30 Ha. Kondisi darurat sampah pun menjadi “Trade Mark” tersendiri bagi Kabupaten Bekasi dalam hal mengelola wajah Kabupaten Bekasi, baik di tata kelola pemerintahan dan juga pelayanan publik. Dengan volume sampah sebanyak 400-500 Ton per hari, mengakibatkan kondisi daya tampung sampah di lahan TPA Burangkeng sudah over load. Bahkan rendahnya tingkat pengelolaan sampah Kabupaten Bekasi (Waste Management) diakui sendiri oleh Bupati Kabupaten Bekasi – Neneng Hasanah Yasin.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan usia Kabupaten Bekasi yang akan menginjak 68 tahun nanti, tidak membawa signifikansi dengan peningkatan pembangunan dan pelayanan publik, khususnya di bidang penanganan lingkungan dan Pengelolaan Tata Ruang dan Wilayah.

Inkonsistensi Pemkab Bekasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berdaya saing dan ramah lingkungan, sangat bertentangan dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Bekasi periode 2017-2022; Berdaya Saing, Sejahtera, Indah, dan Ramah Lingkungan (BERSINAR), yaitu dengan meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel serta mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Peran kepemimpinan kepala daerah dalam hal ini Bupati bersama dengan kelembagaan terhadap penanganan pengelolaan lingkungan, pengelolaan dan pengendalian tata ruang, menjadi kelemahan dalam tata kelola Pemerintah Kabupaten Bekasi. Selain itu perlunya kapasitas dan kapabilitas pengambilan keputusan, akan menjadi daya tawar yang menentukan peran strategis yang bukan hanya “good will” dan “political will”. Tanpa mengabaikan acuan pelayanan yang paling utama terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Millenium Development Goals (MDGs).

Namun nyatanya yang terjadi adalah peran dan tindakan pemerintah dalam merubah wajah Kabupaten Bekasi, terkesan hanya menjadi “calo" terhadap investasi dan cenderung sengaja mengorbankan peraturan dan kepentingan publik yang akhirnya menimbulkan konflik sosial, hukum dan beban lingkungan yang sangat membahayakan kesehatan, dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan berwawasan lingkungan.

Akhirnya yang tersisa hanyalah sepenggal harapan dapat terwujudnya visi misi Kabupaten Bekasi "BERSINAR" di tahun 2022, di tengah kondisi eksisting Kabupaten Bekasi yang penuh dengan konflik dengan ancaman hancurnya lingkungan hidup dan tata ruang di Kabupaten Bekasi yang sangat menentukan masa depan kehidupan pemerintahan dan juga masyarakat Kabupaten Bekasi. (*)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar