ALASKA Tuding Kejari “Lembek” Usut Tuntas Kasus Stadion Mini Pondokgede

Sulistyo Adhi | Selasa, 10 Juli 2018 | 11:08 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (ALASKA) Adri Zulpianto menuding Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi terlalu lembek dalam menangani kasus dugaan korupsi pada pembangunan Stadion Mini Pondokgede, Kota Bekasi yang menghabiskan total anggaran hingga Rp6,4 miliar.

Lembeknya aksi Kejari Kota Bekasi, kata Adri, terlihat dengan terhentinya langkah mereka seusai melakukan pemanggilan sejumlah nama terkait dalam proyek yang terdapat di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi itu.

"Kejari Kota Bekasi menyatakan bahwa kasus pembangunan tersebut sedang dalam tahap permohonan keterangan kepada BPK-P (Badan Pemeriksa Keuangan-Provinsi), terkait besaran kerugian negara yang terjadi atas pembangunan Stadion Mini Pondokgede," ujar Koordinator ALASKA Adri Zulpianto kepada RAKYATBEKASI.COM, Selasa (10/07).

Tak hanya lembek, Adri pun menyayangkan lambatnya kinerja Kejari Kota Bekasi yang sejak 2017 melakukan pemanggilan sejumlah pihak, namun hingga penghujung tahun 2018 ini belum ada satu tersangka pun yang ditunjuk oleh Kejari Kota Bekasi terkait dugaan korupsi proyek stadion minimal dengan anggaran yang maksimal tersebut

Baca juga: [CBA Laporkan Setda dan Disperkimtan Kota Bekasi ke Kejaksaan Negeri]

"Kami menilai bahwa Kejari Kota Bekasi lambat dalam menangani setiap kasus yang terjadi di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi, sehingga akhirnya setiap korupsi yang dilakukan di dalam lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi dapat melenggang dengan bebas," terangnya.

Adri pun membeberkan bahwa pekerjaan pembangunan Stadion Mini Pondokgede yang menghabiskan Rp6.469.012.000 uang rakyat itu, telah menyalahi aturan kontrak pembangunan dengan tidak adanya ruang ganti atlet di sebelah kanan dan kiri stadion.

Selain itu, proses pembangunan stadion tersebut pun terkesan dikerjakan secara asal-asalan. Hal tersebut terlihat dari pemasangan instalasi listrik yang tidak ditanam di dalam tembok, tapi justru berada di luar tembok stadion yang membuat stadion mini tersebut terlihat kumuh, berantakan dan berbahaya.

"Proyek yang bernilai Rp6,4 miliar ini sangat tidak wajar dan patut dicurigai, karena dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak dan sangat minim," bebernya.

Lebih lanjut Adri melihat bahwa Kejari Kota Bekasi seperti kurang berolahraga dan tak bertenaga untuk mengejar para koruptor yang ada di depan mata.

"Apakah ada kongkalikong antara Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan terduga korupsi yang pernah dipanggil 2017 silam?," tutupnya.

Sebagai informasi, Disperkimtan Kota Bekasi pada tahun 2015 mengalokasikan Rp1.747.231.000, kemudian dilanjutkan pada tahun 2016 dengan menghamburkan Rp3.776.574.000 anggaran pajak rakyat, dan terakhir 2017 menghabiskan Rp945,2 juta uang rakyat, hanya untuk membangun Stadion Mini Pondokgede yang kumuh dan berantakan itu. (tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar