Ombudsman RI Turunkan Tim Investigasi untuk Bongkar Aksi Mogok Massal ASN Pemkot Bekasi

Sulistyo Adhi | Selasa, 31 Juli 2018 | 15:23 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho menjelaskan bahwa temuan sementara pihaknya terkait alasan terhentinya layanan publik di seluruh kecamatan, kelurahan, dan Mal Pelayanan Publik di Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Jum'at (27/07/2018) lalu.

[Kabag Humas Sebut Tutupnya Layanan Publik Akibat Ulah Pj Wali Kota Bekasi]

"Mereka (pihak kelurahan dan kecamatan) mengatakan tidak bisa memberikan pelayanan karena sistem sedang offline. Dan yang kedua itu terjadi konflik antara Pj (Penjabat) Wali Kota (Ruddy Gandakusumah) dengan Sekda (Rayendra Sukarmadji), terjadi disharmonisasi," ujar Teguh Nugroho di Plaza Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (31/07/2018) siang.

Selain itu Teguh juga mengatakan bahwa pihaknya juga sudah memverifikasi tentang sistem offline yang menjadi alasan terhentinya layanan publik dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Kota Bekasi.

Diskominfostandi Kota Bekasi, kata Teguh, menyebut tidak ada sistem offline pada saat terhentinya layanan publik di kelurahan dan kecamatan se-Kota Bekasi pada Jumat (27/07/2018) silam dan juga tutupnya Mal Layanan Publik pada Senin (30/07/2018) lalu.

"Jadi tidak ada alasan bahwa penghentian pelayanan publik pada hari Jumat itu karena sistem shut down. Sistem shut down itu sebetulnya, kan, meninggalkan jejak digital yang bisa kami periksa nanti," ungkap Teguh.

Lebih jauh Teguh membeberkan bahwa pihaknya telah membentuk tiga (3) tim untuk mencari tahu penyebab terhentinya layanan publik di kecamatan dan kelurahan Kota Bekasi.

Tim pertama, kata Teguh, bertugas memeriksa Pj Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah beserta jajarannya.

"Kemudian tim kedua dan ketiga melakukan verifikasi langsung ke lapangan, mencari penyebab kenapa ada penghentian layanan publik pada hari Jumat dan Senin," bebernya.

Mogoknya para abdi negara tersebut, kata Teguh, pihaknya tidak bisa membenarkan apapun alasannya dari penghentian pelayanan publik, baik secara spontan maupun berdasarkan perintah. 

"Penghentian pelayanan publik selama satu hari merupakan pengkhianatan kepada negara," tukas Teguh. 

Sebelumnya diberitakan bahwa Ruddy melaporkan Sekda Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji ke Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Pusat, pada Senin (30/07/2018) siang.

[Pj Wali Kota Bekasi Laporkan Rayendra ke Bareskrim]

Ruddy melaporkan Rayendra dengan dugaan penghasutan melalui media WhatsApp kepada segenap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bekasi agar tidak melaksanakan perintah Pj Wali Kota Bekasi dan tidak melaksanakan pelayanan publik.

"Kasus Screenshot WhatsApp itu ya yang kami laporkan melanggar UU ITE tentang penghasutan pencemaran nama baik dan penghinaan yang dilakukan Sekda terhadap saya. Untuk mengajak memboikot setiap kegiatan saya dan tidak memberikan dukungan, fasilitas dan tidak mengikuti perintah saya," ujar Ruddy kepada RAKYATBEKASI.COM, Senin (30/07/2018) malam.

Dalam laporan Bareskrim bernomor STTL/779/VII/2018/BARESKRIM, Ruddy mengatakan bahwa Rayendra diduga telah melakukan perbuatan tersebut sejak akhir Mei 2018 lalu dan terus berlanjut hingga Jumat (27/07/2018) lalu. (tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar