Kantongi Bukti Pelanggaran, Ombudsman RI Panggil Camat se Kota Bekasi

Sulistyo Adhi | Kamis, 02 Agustus 2018 | 07:12 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Dugaan mala administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang terjadi di Kota Bekasi, ditindak lanjuti lebih mendalam oleh Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya.

Ombudsman RI diketahui memanggil seluruh Camat se-Kota Bekasi untuk dimintai keterangan dalam pemeriksaan yang akan digelar langsung di kantornya, Jalan Rasuna Said Kav 9-C, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (02/08/2018) pagi hingga sore nanti.

[Ombudsman RI Turunkan Tim Investigasi untuk Bongkar Aksi Mogok Massal ASN Pemkot Bekasi]

Surat Pemanggilan bernomor 0094/PW34-SRT/VIII/2018 itu dikirimkan langsung oleh Ombudsman RI kepada para Camat se-Kota Bekasi, yang direncanakan akan berlangsung selama delapan jam.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P Nugroho membenarkan hal tersebut, bahwa pihaknya akan menindaklanjuti pemeriksaan atas terhentinya pelayanan publik di 12 Kecamatan Kota Bekasi, pada Jumat (27/07/2018) silam.

“Betul, hari ini dijadwalkan pemeriksaan camat terkait dengan penghentian layanan publik di Kota Bekasi pada tanggal 27 juli 2018 di seluruh kecamatan dan kelurahan se Kota Bekasi," tandasnya.

Sebelumnya, pada Selasa (31/07/2018) lalu, pihaknya telah melakukan inspeksi mendadak ke Kota Bekasi. Ada tiga tim yang diturunkan untuk melakukan verifikasi faktual, diantaranya ke Pj Wali Kota Bekasi, melakukan investigasi tertutup di Kecamatan dan Mal Pelayanan Publik, serta ke setiap kelurahan.

"Dimana kami menemukan kesesuaian antara laporan yang kami terima dengan fakta di lapangan. Dan kami memiliki semua bukti bahwa pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan itu terhenti," beber Teguh.

Lebih lanjut Teguh menjelaskan bahwa pihaknya sudah memeriksa ulang semua laporan yang masuk secara langsung di lapangan. Tak hanya itu, Teguh bahkan mengaku pihaknya sudah mengantongi semua bukti terhentinya pelayanan publik di Kota Bekasi.

Temuan tersebut, kata dia, diantaranya adalah pernyataan atas disharmonisasi antara Pj Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah dengan Sekretaris Daerah Rayendra Sukarmadji dan down-nya sistem layanan online.

"Untuk yang kedua mengenai sistem yang down sudah dibantah oleh Diskominfostandi yang memastikan tidak ada sistem yang crash pada saat itu," terangnya.

Guna menindaklanjuti temuan-temuan di lapangan, kata Teguh, pihaknya akan memeriksa seluruh Camat di Kota Bekasi selaku penanggungjawab terhentinya layanan publik.

"Selain bertanggungjawab atas berhentinya layanan publik di kantor kecamatan masing-masing, mereka juga harus bertanggungjawab dengan penghentian layanan publik di setiap kelurahan," pungkasnya. (tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar