Penuhi Panggilan Ombudsman, Ruddy Beberkan Fakta Tutupnya Layanan Publik di Kota Bekasi

Sulistyo Adhi | Rabu, 08 Agustus 2018 | 15:37 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, JAKARTA - Pejabat Wali Kota Bekasi, Ruddy Gandakusumah memenuhi panggilan Ombudsman, hari ini, Rabu (08/08/2018), di Gedung Ombudsman RI di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan.

Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya memanggil Ruddy, guna meminta keterangan lebih lanjut atas penghentian pelayanan publik di 12 Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Bekasi, pada Jumat (27/07/2018) silam.

[Ombudsman Telah Konfirmasi Hasil Pemeriksaan dengan Bukti Tutupnya Layanan Publik di Kota Bekasi]

"Saya memenuhi panggilan Ombudsman RI hari ini sebagai Pj Wali Kota Bekasi, dimintai keterangan apa yang saya lihat dan saya alami berkaitan dengan itu (pelayanan publik, red)," ungkap Ruddy kepada awak media di gedung Ombudsman.

[Kabag Humas Sebut Tutupnya Layanan Publik Akibat Ulah Pj Wali Kota Bekasi]

Terkait keputusan apa yang akan diambil Ombudsman nanti, Ruddy mengaku dirinya tidak bisa menerka dan menyimpulkan hasil akhir pemeriksaan.

[12 Camat Kota Bekasi Kompak Menyangkal Bukti Yang Disodorkan Ombudsman RI]

Diceritakan oleh Ruddy, dirinya sedang dalam perjalanan menuju ke Bandung disaat berhentinya pelayanan publik di kelurahan dan kecamatan se-Kota Bekasi.

[Ombudsman RI Nilai Investigasi Kemendagri di Kota Bekasi Tidak Berdasar]

Sesaat setelah mengetahui hal tersebut, Ruddy yang juga menjabat sebagai Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat ini, langsung menghubungi Kepala Diskominfostandi dan Disdukcasip Kota Bekasi yang keduanya memberikan laporan bahwa sistem pelayanan pada saat itu berjalan dengan normal alias tidak dalam keadaan offline ataupun shutdown.

“Saya tanya langsung sama Kadis Kominfo dan Disdukcapil, mereka bilang sistem tidak offline. Tetapi setelah saya baca di media, bahwa pernyataan Kabag Humas terhentinya pelayanan itu adalah bentuk kekecewaan para camat dan lurah yang terpicu oleh statement saya,” bebernya.

Lebih jauh Ruddy berkeyakinan bahwa peristiwa terhentinya pelayanan publik di Kota Bekasi tak mungkin dapat berlangsung tanpa ada aktor intelektualnya.

“Kalau faktanya mereka bergerak masing-masing, ya harus dipertanggungjawabkan masing-masing, tetapi kalau ada yang memerintahkan, bukan hanya mereka yang bertanggungjawab, tetapi yang memerintahkan juga harus bertanggungjawab,” terang Ruddy.

Selain itu, Ruddy juga menjelaskan kepada pemeriksa terkait tudingan dirinya tidak pernah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemkot Bekasi.

“Saya menjelaskan semuanya kepada Ombudsman, mulai dari saya diperintahkan oleh Kemendagri di Kota Bekasi. Soal rapat koordinasi pernah, bahkan perjalanan dinas berjalan, pencairan anggaran berjalan, disposisi berjalan. Bahkan waktu saya menjadi Pjs Wali Kota, saya turun ke wilayah untuk sidak, sampai beberapa kali saya ikut monitoring ke mall pelayanan publik,” pungkasnya. (tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar