KPK RI Harus Periksa Deputi Kementerian BUMN terkait Aksi Borong Tiket Asian Games 2018

Sulistyo Adhi | Rabu, 29 Agustus 2018 | 07:42 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menuding bahwa maksud dari aksi borong tiket pertandingan Asian Games 2018 yang dilakukan oleh sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah kemudian untuk dibagikan kepada para pejabat.

Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai bahwa aksi borong tiket untuk para pejabat tersebut sangatlah tidak pantas, mengingat tingginya nilai gaji dan mewahnya fasilitas yang mereka nikmati itu dibayarkan dari pajak rakyat.

"Masa untuk membeli tiket saja mereka tidak punya duit, malahan maunya minta gratis," ujar Uchok kepada RAKYATBEKASI.COM, Rabu (29/08).

Uchok lantas menyesali tindakan KPK RI yang hanya memberi himbauan kepada para pejabat agar melaporkan hal tersebut kepada lembaga anti rasuah, karena dianggap sebagai gratifikasi korupsi.

"Yang harus dilakukan KPK adalah melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) kepada pejabat negara yang menerima tiket Asian Games 2018 tersebut," tegasnya.

Jika KPK RI tidak menggelar OTT bagi pejabat penerima tiket, Uchok sangat meyakini bahwa tradisi bagi-bagi tiket di internal kalangan pejabat tersebut tidak akan hilang.

"Sebelumnya ada isu kartu tol gratis, dan sekarang tiket Asian Games gratis. Pejabat tidak akan jera kalau tidak kena OTT," imbuhnya.

Meskipun KPK RI tidak melakukan OTT kepada para pejabat bermental gratisan tersebut, Uchok tetap meminta KPK RI supaya tetap melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi berbungkus bagi-bagi tiket tersebut.

Yang harus dilakukan oleh KPK RI, lanjut Uchok, bukan hanya fokus dalam penyelidikan kepada sejumlah BUMN yang bagi-bagi tiket kepada pejabat negara tersebut.

Akan tetapi untuk mengungkap kasus pemborongan tiket oleh BUMN tersebut, KPK RI harus segera memanggil para pejabat penting yang bertanggungjawab di kementerian BUMN seperti Imam Apriyanto Putro yang kini menjabat sebagai Sekretaris Kementerian BUMN dan juga duduk sebagai Wakil Komisaris Utama Bank Mandiri.

"Selain Imam Apriyanto Putro, KPK RI juga harus memanggil Hambra selaku Deputi bidang Infrastruktur Bisnis yang juga merangkap jabatan sebagai Komisaris PT Semen Indonesia," pungkasnya. (tian)


    Komentar