APBD Kota Bekasi 2018 Defisit Hingga Rp900 Miliar

Sulistyo Adhi | Jumat, 31 Agustus 2018 | 10:14 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Tingginya biaya belanja tanpa diimbangi kemampuan keuangan yang mumpuni, menyebabkan terjadi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi 2018. Defisit anggaran mencapai sekitar Rp 900 miliar, dari alokasi anggaran Rp 5,6 triliun.

Angota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi, Chairoman J. Putro menilai, Pemerintah Kota Bekasi, terkesan memaksakan sejumlah program kegiatan yang semestinya tidak prioritas. Salah satunya peningkatan dana insentif melalui program kemasyarakatan.

“Peningkatan anggaran insentif bagi RT dan RW menjadi beban anggaran yang ada. Kebijakan anggaran kita menjelang Pilkada lalu, dinilai sangat mementingkan kepentingan untuk kemenangan. Dan hal itu berimbas terhadap anggaran,” ungkapnya.

Dikatakan Chairoman, belanja pegawai yang diberikan dalam bentuk Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP), juga dinilai terlalu tinggi sehingga membebani APBD. Besaran TPP yang diberikan saat ini kepada ASN Pemkot Bekasi, tidak berbasis kinerja. Hal ini dianggap sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Sebab jumlah pegawai yang membludak akan menyebabkan semakin besar pula tunjangan yang dikeluarkan setiap bulannya, meskipun kenyataannya tidak ada kegiatan yang dilakukan. Bahkan, besarnya tunjangan pegawai tersebut, menjadi temuan dalam  Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Jawa Barat.

“Saat ini TPP yang diberikan bukan berbasis kinerja. Seharusnya, sistem yang dibangun dengan pemberian TPP kepada pegawai setiap pelaksanaan kegiatan. Kalau sekarang kan tidak, meskipun tidak ada kegiatan setiap bulan para ASN tetap memperoleh TPP dan angkanya lumayan besar,” bebernya.

Penyebab defisit lainnya ditambahkan Chairoman, yakni biaya untuk kegiatan proyek tahun jamak (multiyears), yang merupakan janji politik kepala daerah, serta pembiayaan Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK) senilai Rp 200 miliar, untuk menutupi biaya kesehatan masyarakat terlalu besar.

“Yang menyebabkan penambahan anggaran KS itu karena semua lapisan masyarakat bisa memperoleh layanan kesehatan gratis, sehingga hal itu bentrok dengan program kesehatan pemerintah pusat yakni BPJS. Dan tidak ada sistem fasilitas kesehatan pertama terhadap pengguna KS. Semuanya bisa langsung ke Rumah Sakit,” pungkasnya. (tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :
Tag : #Defisit anggaran

Komentar