BKPPD Kota Bekasi Loloskan Ijazah Palsu dalam Seleksi Pemberkasan, Bukti Lemahnya Sistem Perekrutan Pegawai

Sulistyo Adhi | Rabu, 05 September 2018 | 11:37 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Seorang guru SMP negeri di Kota Bekasi, diduga lolos seleksi pemberkasan dengan menggunakan ijazah palsu.

Terkuaknya kasus ijazah palsu baru-baru ini, membuktikan betapa lemahnya sistem perekrutan pegawai yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi.

Kepala SMPN 7 Bekasi, Markum membenarkan bahwa MS (54), sejak tahun 2008 merupakan tenaga pengajar ekstrakurikuler Baca Tulis Quran (BTQ) di sekolahnya. Kemudian oleh Pemkot Bekasi, kata Markum, MS diangkat sebagai GTK pada tahun 2017.

Menurut Markum, kejanggalan ijazah MS, terungkap melalui Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Tsanawiyah (SMP sederajat). Titimangsa (waktu,red), kelulusannya tercatat bulan Juni.

“Kalau titimangsa pada STTB lulusan tahun 1978, seharusnya bulan Desember, bukan tercatat pada bulan Juni,” ungkap Markum diruang kerjanya, Rabu (05/09).

Selain ijazah Tsnawiyah lanjut Markum, keabsahan ijazah S1, juga terdapat kejanggalan. Pasalnya, tanda tangan pejabat yang tertera di ijazah sarjana pendidikan jurusan agama milik MS tersebut, terlihat berbeda.

“Kami juga menemukan kejanggalan pada ijazah S1 nya. Dan setelah ditelusuri, ternyata tanda tangan rektor di ijazah MS, dengan lulusan pada tahun yang sama berbeda,” beber Markum.

Ditambahkan Markum, setelah kejanggalan ijazah itu terungkap, akhirnya MS mengundurkan diri.

“Ia (MS) telah mengundurkan diri sejak awal bulan Agustus 2018 lalu. Dan kami juga sudah melaporkan kasus ini kepada Dinas Pendidikan,” terangnya.

Sementara itu, salah seorang pegawai SMPN 7 Bekasi, yang enggan dicantumkan namanya mengatakan bahwa, seleksi pemberkasan GTK yang diselenggarakan oleh Pemkot Bekasi, dinilai kurang ketat.

Hal itu terbukti pada saat pemberkasan GTK tahun lalu, MS hanya melampirkan fotocopi ijazah yang dilegalisir, lolos pada proses verifikasi dan validasi berkas.

Menurut dia, meskipun pada saat pemberkasan, dinas terkait meminta surat pernyataan sebagai syarat atas keabsahan pengajuan berkas dalam proses seleksi GTK, namun upaya tersebut dinilai tidak berpengaruh dan terkesan hanya formalitas untuk menggugurkan kewajiban.

“Sistem yang dibangun masih lemah. Buktinya, fotocopi berkas ijazah aja boleh diajukan. Jadi surat pernyataan yang dibuat itu sepertinya hanya untuk menggugurkan kewajiban saja,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah mengatakan bahwa pihaknya telah menggelar sidang kode etik kepada yang bersangkutan.

Selain itu, Disdik juga telah melayangkan surat kepada lembaga pendidikan terkait guna memastikan keabsahan ijazah tersebut.

“Kami telah menggelar sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Keputusannya nanti setelah kami menerima hasil dari pihak sekolah dan universitas yang telah mengeluarkan ijazah tersebut. Karena, untuk memastikan ijazah itu asli atau tidak bukan kewenangan kami, melainkan pihak sekolah dan universitas yang bersangkutan didaerah Kebumen Jawa Tengah,” pungkasnya. (sgr/tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :
Tag : #Ijazah palsu #Pemkot bekasi #BKPPD Kota Bekasi

Komentar