Program Pencitraan Rahmat Effendi Picu Defisit Anggaran Kota Bekasi

Sulistyo Adhi | Rabu, 05 September 2018 | 12:08 WIB

Share Tweet




Kota bekasi mengalami defisit sebesar Rp900miliar pada tahun anggaran 2018, hal ini dinilai karena banyaknya program pencitraan di bawah kepemimpinan Rahmat Effendi selaku Wali Kota Bekasi. Defisitnya anggaran tersebut kemudian menjadi bagian pemerintah untuk memaksakan pajak dari masyarakat, dan mengorbankan gaji para tenaga kerja honor di lingkungan pemkot bekasi.

Program Kartu Sehat yang banyak menelan anggaran Kota Bekasi dinilai menjadi penyumbang defisitnya anggaran. Program KS ini muncul di akhir masa jabatan Pepen, sapaan Rahmat Effendi selaku Wali Kota Bekasi, tidak tanggung-tanggung, program ini menelan anggaran sebesar 200 miliar. Meskipun bermanfaat bagi masyarakat luas, tapi program KS justru mengakibatkan lumpuhnya anggaran daerah, sehingga program tersebut tidak dapat dibenarkan.

Selain itu, adanya pembangunan proyek di akhir tahun pemerintahan yang memaksakan anggaran di akhir masa periode kepemimpinan Pepen pun dinilai sebagai bentuk pencitraan, meskipun melakukan penganggaran dalam sistem tahun jamak (multiyears), tapi finalisasinya menggunakan anggaran di akhir masa jabatan Pepen.

Kenaikan tunjangan aparatur daerah di tahun 2018 pun tidak luput menjadi bagian dari pencitraan Pepen untuk mengambil hati masyarakat, ditambah dengan pengangkatan ribuan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) besar-besaran di akhir masa jabatan Pepen, merupakan bukti bahwa anggaran tahun 2018 yang sebesar Rp5,6Triliun itu habis digunakan hanya untuk melakukan pendampingan terhadap pencitraan Pepen agar dapat mengambil hati masyarakat Kota Bekasi, sehingga anggaran 2018 ini menjadi defisit begitu besar hingga mencapai Rp900Miliar.

Ditambah lagi, banyaknya proyek pembangunan yang bermasalah, seperti pembangunan Stadion Mini Pondokgede, juga pembangunan proyek flyover Pondokgede, flyover Caman, flyover Cipendawa yang dinilai menghilangkan anggaran sebesar Rp90Miliar dan sudah diajukan laporan ke Kejaksaan Negeri Kota Bekasi oleh lembaga CBA dan Kaki Publik.

Pemerintah Kota Bekasi harus mampu menakar sistem penganggaran dari seberapa kuat-lemahnya anggaran dalam menjalankan program. Defisitnya anggaran Kota Bekasi telah membuktikan lemahnya pemerintahan Pepen dalam menjalankan fungsi penganggaran tersebut, sehingga mengalami defisit anggaran.

Akibat dari defisit anggaran tersebut, gaji para tenaga honor dan tenaga kontrak, terancam tidak dibayarkan, tapi tunjangan para PNS tidak diturunkan, selain itu pajak pun semakin dibebankan kepada masyarakat.

Nyatanya, gaji dan pendapatan tenaga honor yang dilantik pada akhir 2017 silam pun sampai kini belum dapat dibayarkan, atau bahkan ada yang ditunggak oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Maka dari itu, sudah semestinya defisit anggaran dan dugaan hilangnya anggaran di Kota Bekasi menjadi perhatian oleh KPK, Kejari dan BPK untuk menindaklanjuti, menginvestigasi dan menyelidiki apa yang telah terjadi di Kota Bekasi.

Adri Zulpianto, S.H
Koordinator Alaska (Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran)

Lembaga Kaki Publik
(Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik)
Dan
Lembaga CBA
(Lembaga Center for Budget Analysist)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar