Surat Terbuka Kepala Bappeda Kota Bekasi untuk ASN soal Isu Defisit Anggaran

Sulistyo Adhi | Kamis, 06 September 2018 | 11:53 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi, Koswara Hanafi menulis surat terbuka kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Bekasi, terkait perpindahan tugas dirinya ke Pemprov Jawa Barat dalam sepekan ke depan.

Surat terbuka sebanyak tujuh halaman tersebut, dibagikan melalui pesan singkat WhatApps ke sejumlah pemangku jabatan, sahabat dan rekan kerjanya sesama ASN di lingkungan Pemkot Bekasi. Dalam isi surat tersebut, ia berpamitan karena keterbatasan waktu dan kesempatan.

Koswara juga memaparkan tentang perjalanan kariernya selama 20 tahun mengabdi pada Pemerintahan Kota Bekasi, sekaligus meluruskan opini yang berkembang mengenai adanya potensi defisit anggaran.

Berikut isi lengkap surat terbuka Koswara yang dibagikan melalui pesan singkat WhatApps:

Kepada Yth
Seluruh pemangku jabatan dan ASN Pemkot Bekasi
Assalamualaikum wrwb
Segala puji hanya untuk Allah yang Maha Kuasa atas
semua hal didunia dan akhirat

Melalui tulisan ini, saya ingin menyampaikan beberapa
hal yg perlu diketahui oleh rekan2, sahabat dan
keluarga besar pemkot bekasi, dg tujuan meluruskan
opini dan memberikan gambaran pemikiran sy
di pemkot bekasi.

Dari hati yg paling dalam saya menyampaikan
permohonan maaf, tdk dapat pamit langsung kepada
semua sahabat rekan kerja dipemkot bekasi, Karena
Keterbatasan waktu dan kesempatan yg ada, dimana
mulai minggu depan insha Alloh saya sudah pindah
tugas ke Propinsi Jabar

Hampir 20 tahun sy bertugas di pemkot bekasi, suka
duka dengan berbagai persoalan pemerintahan,
pembangunan, pelayanan dll di Pemkot Bekasi telah
memberikan pengalaman dan pembelajaran yang
sangat berharga bagi diri saya.

Kehadiran saya dalam keluarga besar pemkot
sejak jaman walikota bpk Nonon Sontani sd bpk
Rahmat Effendi, telah banyak menempa pemikiran
saya ttg arti sahabat, loyalitas, cara kerja, integritas
dll yg mendasari saya bertindak dan mengambil
keputusan dalam hidup.

Pemkot Bekasi
Kelembagaan
Dari perkembangan pemerintahan daerah yang
terjadi sampai saat ini memberikan pandangan bahwa
apapun perubahan kelembagaan dan perubahan
paradigma pengelolaan pemerintahan semua pada
ahirnya ditujukan untuk efesiensi, efektivitas dan
akuntabilitas atas kewenagan yg diberikan.
Dengan kesadaran Pemkot Bekasi sebagai bagian dari
sistem pemerintahan NKRI, maka untuk mewujudkan
tujuan itu wajib bagi kita ASN, memahami dan
mendalami konstelasi baik aturan/regulasi
maupun kelembagaan terkait yang bertanggung
jawab atas efesiensi, efektivitas dan akuntabilitas
kewenangan tsb.

Pelaksanaan Tupoksi
Melaksanakan tupoksi dg pemikiran konstelasi aturan
NKRI ini akan menempatkan kreatifitas, inovasi,
“thinking out of the box” itu dalam koridor regulasi
yg tepat, tidak melanggar aturan dan tetap dapat
dipertanggungjawabkan. Hal ini seakan menjadi
kaku, tapi itulah hakikat tertib administrasi,….inovasi
yg bertanggung jawab….
Betul kita dihadapkan pada peningkatan tuntutan
pelayanan umum, persoalan kota yg semakin
kompleks dll yang setiap tahunnya semakin
bertambah, maka kitapun wajib utk selalu membuat
terobosan, inovasi dalam melaksanakan tupoksi tsb.
Kebijakan ini harus hati2 jangan terjebak dg
menganggap apa yg kita lakukan sdh smart atau tepat
tampa dikaji, dianalisa secara mendalam ttg efesiensi,
efektivitas, akuntabilitas, resiko dll yg terkait dg
landasan/azas/tujuan kebijakan tsb.

Bukan berbagai kemungkinan, skenario, simulasi
(resiko, biaya, dll) adalah cara2 utk menguji
keputusan. Rasa puas terhadap keputusan publik yg
masih di ujicoba hanya akan menggiring keputusan2
lain yg tdk efektif dan membawa persoalan
tambahan…harus ada keberanian memangkas
kebijakan yg hanya ujicoba demi kepentingan politik
agar pemkot bekasi menjadi sehat kembali

APBD
APBD adalah darah dan energi berjalannya organisasi
pemerintahan, siklus APBD setiap tahunnya sdh diatur
sedemikian rupa utk menghindari kejahatan anggaran
baik dari kebijakan, program ataupun kegiatan yg
melanggar prinsip akuntabilitas kinerja dan keuangan.

Betul APBD adalah produk politik karena mulai dari
poses perencanaan, penganggaran dan penetapannya
sdh diatur proses integrasi politiknya. Namun dalam
eksekusi sepenuhnya adalah proses administrasi
dan teknis yg harus dipertanggung jawabkan oleh
Pengguna Anggaran.
Point penting untuk menyadari bahwa proses
politik tsb pada ujungnya adalah akuntabilitas
Pengguna Anggaran. Hal ini yg mendasari sy
utk mengkonsultasikan APBD kepada pihak2 yg
berkompeten ketika setelah dievaluasi ternyata ada
potensi terganggunya APBD, ini adalah langkah
preventif agar akuntantabilitas dan kesehatan
APBD tetap terjaga.

APBD adalah barang publik, yg sdh diperdakan dlm
lembaran daerah setiap tahunnya, adalah kewajiban
kita utk menginformasikan apa yg ada didalamnya,
baik itu kebijakan, program, kegiatan maupun
indikator2 Yg jadi tolak ukur keberhasilannya, agar
setiap rupiah dari dana APBD jelas akuntabilitas
keuangan dan kinerjanya. Inilah hakikat open
goverment. Membungkus kepentingan politik
dengan regulasi kebijakan publik dalam APBD hrs
dikaji secara mendalam krn tetap saja ujungnya
adalah akuntabilitas PA.

Polemik ttg defisit APBD yg sedang marak, sy
sampaikan bahwa itu adalah potensi akan terjadi
defisit. Krn penetapan defisit atau tidak hrs melalui
persetujuan politik.
Potensi itu terbaca dari hasil evaluasi APBD baik
evaluasi awal tahun, triwulan, maupun pertengahan
tahun berjalan, dlm setiap evaluasi tim TAPD
menyampaikan laporan realisasi dan PROYEKSI, baik
pendapatan, belanja maupun pembiayaan….dari
hasil evaluasi itulah maka proyeksi sampai ahir tahun
menjadi bahan penetapan APBDP.
Jadi apabila ada pernyataan yg disampaikan di luar
TAPD itu ga bisa dijadikan acuan penetapan APBDP
akan defisit atau tidak krn diluar BA yg sudah di ttd
TAPD. Namun bila semua pernyataan itu benar, sy
bersyukur sekali krn sdh ada solusi APBD. Utk itu
mari kita lihat nanti diujung tahun 2018 apakah ada
program yg terkoreksi, kegiatan yg dirasionalisasi
atau tdk ada penangguhan pembayaran…Krn itulah
indikator defisit sebenarnya diakhir tahun.

Loyalitas dan profesionalisme
Dimana menempatkan loyalitas ASN? Pertanyaan kritis
kepada sy.., ini tdk hanya sikap tapi cara berfikir kita
sebagai ASN, bukan hanya ttg netralitas dalam pilkada
tapi ini sikap profesionalisme ASN.
Dari sejak istilah pamong, pegawai negeri sipil sampai
ASN, keberadaan kita tidak lepas dari intervensi
penguasa. Baik buruknya performance ASN sangat
dipengaruhi kepemimpinan penguasa…, betul itu, tapi
apakah loyalitas itu hrs diletakan kepada penguasa?
Jawabannya betul loyalitas kita harus diberikan
kepada pimpinan /penguasa selama dia itu taat
hukum, aturan, etika dan norma yg mengikat cara
kerja, proses dan interaksi kita, selama itu dijadikan
pedoman oleh pemimpin kita maka hukumnya wajib
kita ikuti dan jadikan panutan. Berbeda kasusnya bila
ada pemimpin / penguasa yg sdh tdk berpedoman
pada aturan, etika dan hukum yg berlaku, tapi lebih
mengedepankan kepentingan dan ambisi pribadi,
maka hukumnya wajib dihindari bahkan harus
diluruskan. Jadi loyalitas itu diletakan thd hukum,
aturan dan etika bukan pada manusia yg kodratnya
berubah ubah, loyalitas diletakan pada kerangka
hukum agama dan hukum positif.

Pengelolaan Kota kedepan
Pemkot bukan superman yg bisa menyelesaikan
semua persoalan kota, kontribusi APBD dlm
ekonomi daerah daerah tidak lebih dari 10% nilai
PDRB, untuk itu perlu sekali analisa kemanfaatan
APBD agar memberikan nilai manfaat sebesar2nya
dg menstimulasi peran2 semua stakeholder dlm
pembangunan kota.
Hindari program charity yang dapat melemahkan
partisipasi stakeholder, dorong pengelolaan kota
melalui kolaborasi, kreativitas, konektivitas dan co
creation dg semua pihak.
Dengan demikian efesiensi dan efektivitas
pemanfaatan sumberdaya kota yg berkeadilan
akan terwujud.

Perjalanan selama bertugas di pemkot bekasi telah
memberikan hikmah kehidupan yg begitu banyak bagi
saya, apa yg disampaikan diatas hanya sebagian dari
pemikiran sy, sy sadar dan maklum hal diatas akan
jadi perdebatan diantara kita sbg ASN, perbedaan
pendapat adalah karunia utk memperkuat keputusan
kita. Sy tidak perlu persetujuan atas pemikiran
tsb, tapi pemikiran ini paling tidak dapat menjadi
pembuka wacana dan kesadaran terhadap apa yg
terjadi di ASN kota bekasi.

Allah Maha Mengetahui apa yang ada di bumi dan di
langit, mengetahui apa yang terlihat maupun yang
tersembunyi dalam hati, untuk itu saya mohon maaf
atas semua tindakan dan ucapan saya, baik yang
terlihat maupun tidak terlihat apabila karenanya
rekan2 semua tersakiti, mohon maaf lahir dan batin,
semoga tidak menjadi pengurang hitungan amalan
kita diakhirat kelak.

Segala kesempurnaan milik Alloh, saya sadar
keberadaan saya dengan segala pemikiran dan kerja
selama ini banyak kekurangan, jauh dari baik apalagi
sempurna, utk itu saya mohon maaf sebesar2 nya,
semoga kekurangan saya bisa menjadi pembelajaran
untuk perbaikan kedepan.

Allah Maha merencanakan dan sebaik baiknya
rencana adalah rencana Allah, atas keyakinan ini saya
sampaikan sampai jumpa lagi dan berinteraksi dengan
saya pada arena yang telah didesain Alloh dengan
segala kebaikannya…Aamiin YRA
Wassalammualaikum wrwb
Koswara
Bekasi, 5 September 2018


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :
Tag : #Pemkot bekasi #Defisit anggaran

Komentar