Ombudsman RI Akan Panggil Paksa Pj Wali Kota Bekasi Yang Abaikan Tindakan Korektif

Sulistyo Adhi | Selasa, 18 September 2018 | 09:27 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Batasan waktu selama 30 hari kerja dalam pelaksanaan tindakan korektif yang tertuang dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman terkait penghentian layanan publik di Kota Bekasi telah terlewati pada 15 September 2018 lalu.

Ombudsman perwakilan Jakarta Raya mengaku pihaknya belum menerima laporan apapun terkait pelaksanaan tindakan korektif dari Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi.

Namun selama tenggat waktu yang ditetapkan (30 hari kerja sejak diterbitkannya LAHP atau 15 September 2018), Ombudsman mengaku belum menerima laporan apapun terkait pelaksanaan tindakan korektif dari Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi.

Selanjutnya Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya sendiri kini memberikan tenggat waktu lagi hingga 14 hari kerja kepada Kepala Daerah Kota Bekasi untuk menjawab pokok tindakan korektif sebagaimana yang tertuang dalam LAHP.

“Kami akan meminta penjelasan tertulis mengenai hasil kerja Tim yang dibentuk Pj Wali Kota, serta meminta laporan perkembangan pelaksanaan LAHP. Jika dalam masa tersebut hal ini tidak dipenuhi, Ombudsman RI akan memanggil Kepala Daerah Kota Bekasi guna diminta keterangan tentang tindaklanjut LAHP,” ungkap Teguh Nugroho, Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya kepada RAKYATBEKASI.COM, Senin (17/09/2018) malam.

Menurut Teguh, tindakan korektif ini sangatlah penting dilakukan agar tidak terjadi preseden buruk dengan penghentian layanan publik oleh ASN kapanpun dan dimanapun dengan alasan apapun kecuali sakit ataupun force Majeure.

Panggilan tersebut lanjut Teguh, untuk memastikan bahwa pokok tindakan korektif telah dilaksanakan guna melindungi kepentingan publik dan perbaikan pelayanan publik di Pemerintah Kota Bekasi.

Teguh pun membeberkan bahwa pihaknya akan meningkatkan status LAHP tersebut menjadi Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia kepada Presiden RI dan DPR RI, apabila ternyata saran dan arahan LAHP tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dijelaskan oleh Teguh bahwa Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya dalam mengemban tugas dan kewenangannya senantiasa mengedepankan tindakan persuasif, walaupun dapat menggunakan Hak Panggil Paksa sesuai dengan pasal 31 UU no 37 tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut;

“Dalam hal terlapor dan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a telah dipanggil tiga kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah, Ombudsman dapat meminta bantuan Kepolisian untuk menghadirkan yang bersangkutan secara paksa”.

Terkait hal tersebut, Teguh berharap agar Kepala Daerah Kota Bekasi dapat bersikap kooperatif demi memastikan terpenuhinya hak warga Kota Bekasi dalam mendapatkan pelayanan publik sesuai standar pelayanan yang berlaku. (tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :
Tag : #Ombudsman

Komentar