Uji Kelayakan dan Kepatutan KPU Kab/Kota se Jabar Dinilai Cacat Hukum

Sulistyo Adhi | Rabu, 03 Oktober 2018 | 15:38 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, BANDUNG - Setelah Peserta Seleksi Fit And Proper Test (FPT) atau Uji Kelayakan dan Kepatutan KPU Jawa Barat diubah KPU RI dan sudah masuk gugatan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum) serta PTUN, kali ini KPU RI melakukan hal serupa.

Tak tanggung-tanggung peserta seleksi FPT untuk 16 KPU Kabupaten dan Kota bernomor 06/PP.06-Pu/32/Timsel.Kab-Kota/VIII/2018 ini, lantas diubah dengan modus sama melalui surat perintah dengan nomor 1174/PP.06-SD/05/KPU/X/2018 kepada timsel dan KPU Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan FPT.

Perubahan pun bukan menyangkut nama peserta tetapi sampai jumlah peserta. Seperti misalnya untuk Kabupaten Bandung yang asalnya 10 orang menjadi delapan orang. Bahkan untuk Bandung Barat separuhnya hilang hanya lima orang yang ikut seleksi.

Kota Tasikmalaya pun sama, yang ikut FPT jadi tujuh orang, Kabupaten Tasikmalaya, Sumedang, Kota Bekasi dan Kota Depok jadi sembilan orang, Kota Cimahi dan Cianjur enam orang, Karawang dan Sukabumi delapan orang.

Kendati demikian, untuk Purwakarta dan Indramayu tetap 10 orang hanya nama-namanya saja yang diubah.

Anggota KPU Jawa Barat, Nina Yuningsih belum bisa memberi keterangan. Dirinya mengaku sedang melakukan Fit and Proper Tes untuk 16 KPU Kabupaten Kota tadi.

"Hapunten abdi nuju nguji," ujar Nina melalui pesan Whatsapp, Rabu (03/10).

Sementara itu salah seorang Calon Anggota KPU Kota Bekasi Hedi Yustaja yang melaju ke tahapan FPT berdasarkan pengumuman pada tanggal 27 Agustus 2018, dirinya mengaku sangat dirugikan dengan terbitnya surat perintah pelaksanaan FPT ke KPU Provinsi Jabar pada tanggal 2 Oktober 2018 yang ditandatangani langsung oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman.

"Saya merasa sangat dirugikan dengan hilangnya nama saya dan sejumlah teman lain yang sudah lolos ke 10 besar," kata Hedi kepada RAKYATBEKASI.COM, Rabu (03/10).

Atas kerugian yang dialaminya, Hedi mengaku dirinya sedang mempersiapkan surat pengaduan yang akan ditujukan untuk DKPP dan KPU.

"Banyak mekanisme dan ketentuan UU nomor 7 tahun 2017 yang dilanggar," pungkasnya. (tian)

 

baca juga:

 


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :
Tag : #Pemilu 2019 #Pemilu Presiden 2019 #Pemilu Legislatif 2019

Komentar