Loloskan PAN dan PPP, JPPR Bakal Laporkan KPUD Kota Bekasi ke DKPP

Sulistyo Adhi | Jumat, 05 Oktober 2018 | 16:53 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Terkait keterlambatan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bekasi saat menyampaikan Laporan Dana Awal Kampanye (LADK) kepada KPUD Kota Bekasi pada Minggu (23/09) lalu, menurut Komisioner KPUD Kota Bekasi divisi Hukum Yayah Nahdiyah kedua partai politik tersebut tidak dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu 2019.

baca juga: [PAN dan PPP Kota Bekasi Terlambat Serahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)]

Pada pasal 334 ayat (2) UU nomor 7 tahun 2017, terang Yayah, penyerahan LADK dan RKDK 14 hari sebelum hari pertama jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum. Sedangkan pada pasal 276 (2), kata Yayah, kampanye dalam bentuk rapat umum dimulai 21 hari sampai dimulainya masa tenang.

"Dalam asas hukum berlaku, Lex superior derogat legi et inferiori yang artinya Hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah. Maka dari itu, ada dua partai yakni PPP dan PAN Kota Bekasi terlambat menyerahkan laporan tersebut, tapi tetap bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya," jelas Yayah, Jum'at (05/10).

Hal senada juga disampaikan Komisioner KPUD Kota Bekasi, Nurul Sumarheni yang mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan proses klarifikasi sesuai dengan juknis yang kemudian dilaporkan hasilnya ke KPU RI.

"Insya Allah mereka tetap menjadi peserta Pemilu 2019. Pasal 71 ayat 2 yang memutuskan adalah KPU. Dalam hal ini KPU RI sudah ambil keputusan," kata Nurul.

baca juga: [Terlambat Serahkan LADK, Caleg PAN dan PPP Kota Bekasi Terancam Dicoret]

Sementara itu Koordinator wilayah Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kota Bekasi Adri Zulpianto sangat menyayangkan ulah Komisioner KPUD Kota Bekasi yang mempermainkan hukum dan perundangan
dengan penafsiran liar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Dalam hukum, Lex superior derogat legi ET inferior itu untuk memperhatikan UU yang baru ketimbang UU yang lama. Artinya, ketika UU sudah diperbaharui, maka UU yang lama tidak bisa lagi menjadi rujukan. Jangan menafsirkan hukum sendiri, Komisioner KPUD divisi hukum kok begitu?" ujar Adri kepada RAKYATBEKASI.COM, Jum'at (05/10).

"Hukum jangan jadi ajang mainan tafsir seenaknya sendiri, apalagi ternyata salah mengartikan atau salah menafsirkan," tambah Adri.

Selain itu Adri juga mempertanyakan tentang perbedaan rujukan hukum KPUD Kota Bekasi dengan Surat Edaran KPU RI nomor 1149/PL01.6-SD/03/KPU/IX/2018 tertanggal 28 September 2018 yang secara khusus menyikapi partai politik maupun Calon anggota DPD yang terlambat saat menyampaikan LADK.

"Ketika KPU RI sudah mengeluarkan produk hukumnya dalam bentuk edaran, perintah dan lain-lain, maka itu menjadi hukum khusus yang mengikat," bebernya.

Lebih lanjut Adri mengaku bahwa pihaknya akan melaporkan hal ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), agar ada sanksi terhadap seluruh pelanggar aturan.

baca juga: [PAN dan PPP Kota Bekasi Terlambat Sampaikan LADK, Beranikah KPU Jatuhkan Sanksi Pembatalan sebagai Peserta Pemilu?]

Sebelumnya diberitakan bahwa DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bekasi dan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bekasi terlambat alias melewati batas waktu yang telah ditentukan saat menyampaikan LADK kepada KPUD Kota Bekasi, yakni masing-masing berurutan pada pukul 18:10 WIB dan 18:30 WIB pada Minggu 23 September 2018 lalu.

"Ada dua partai yang terlambat menyerahkan LADK. PAN Kota Bekasi menyerahkan LADK pada pukul 18:10 WIB, kemudian PPP Kota Bekasi pada 18:30 WIB," ujar Yayah kepada RAKYATBEKASI.COM, Minggu (23/09) silam. (tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :
Tag : #Pemilu 2019 #Pemilu Presiden 2019 #Pemilu Legislatif 2019

Komentar