Bawaslu Sambut Baik Rencana JPPR Laporkan KPU Kota Bekasi ke DKPP

Sulistyo Adhi | Selasa, 09 Oktober 2018 | 09:34 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Komisioner Bawaslu Kota Bekasi divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga, Ali Mahyail mengaku pihaknya menyambut baik langkah Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) yang akan melaporkan KPU Kota Bekasi ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

baca juga: [PAN dan PPP Kota Bekasi Terlambat Serahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)]

Langkah tersebut menurut Ali sudah tepat, mengingat yang dilakukan KPU Kota Bekasi hari ini adalah membuat Berita Acara yang mengakomodir partai politik yang terlambat menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) beberapa saat lalu.

"Berita Acara yang dibuat KPU Kota Bekasi tidak sesuai dengan Surat Edaran 1149 KPU RI," ujar Ali kepada RAKYATBEKASI.COM, Selasa (09/10).

Dalam Surat Edaran bernomor 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 itu, lanjut Ali, secara tegas disebutkan bahwa batas akhir penyampaian LADK adalah pada tanggal 23 September 2018 pukul 18:00 waktu setempat.

baca juga: [Terlambat Serahkan LADK, Caleg PAN dan PPP Kota Bekasi Terancam Dicoret]

Kemudian partai politik yang terlambat ataupun tidak menyampaikan LADK, kata Ali, dikenai sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten atau Kota.

"Berdasarkan Surat Edaran 1149, seharusnya KPU Kota Bekasi memberikan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu kepada partai politik tersebut," beber Ali.

Setelah memberikan sanksi diskualifikasi sebagai peserta pemilu, terang Ali, selanjutnya KPU Kota Bekasi akan mengarahkan partai politik tersebut ke Bawaslu untuk sidang sengketa.

"KPU Kota Bekasi harus konsisten menjalankan perintah dari pimpinan tertingginya, dalam hal ini KPU RI," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa terkait keterlambatan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bekasi saat menyampaikan Laporan Dana Awal Kampanye (LADK) kepada KPUD Kota Bekasi pada Minggu (23/09) lalu, menurut Komisioner KPUD Kota Bekasi divisi Hukum Yayah Nahdiyah kedua partai politik tersebut tidak dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu 2019.

baca juga: [PAN dan PPP Kota Bekasi Terlambat Sampaikan LADK, Beranikah KPU Jatuhkan Sanksi Pembatalan sebagai Peserta Pemilu?]

Pada pasal 334 ayat (2) UU nomor 7 tahun 2017, terang Yayah, penyerahan LADK dan RKDK 14 hari sebelum hari pertama jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum. Sedangkan pada pasal 276 (2), kata Yayah, kampanye dalam bentuk rapat umum dimulai 21 hari sampai dimulainya masa tenang.

"Dalam asas hukum berlaku, Lex superior derogat legi et inferiori yang artinya Hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah. Maka dari itu, ada dua partai yakni PPP dan PAN Kota Bekasi terlambat menyerahkan laporan tersebut, tapi tetap bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya," jelas Yayah, Jum'at (05/10).

baca juga: [Loloskan PAN dan PPP, JPPR Bakal Laporkan KPUD Kota Bekasi ke DKPP]

Hal senada juga disampaikan Komisioner KPUD Kota Bekasi, Nurul Sumarheni yang mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan proses klarifikasi sesuai dengan juknis yang kemudian dilaporkan hasilnya ke KPU RI.

"Insya Allah mereka tetap menjadi peserta Pemilu 2019. Pasal 71 ayat 2 yg memutuskan adalah KPU. Dalam hal ini KPU RI sudah ambil keputusan," kata Nurul. (tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar