Beriklan di Media Massa, Partai Demokrat Kota Bekasi Terancam Sanksi Pidana Pemilu

Sulistyo Adhi | Selasa, 23 Oktober 2018 | 19:55 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI,COM, KOTA BEKASI - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) secara tegas melarang partai politik berkampanye di media massa, baik elektronik, online maupun cetak. Aturan ini diperuntukkan bagi partai-partai peserta Pemilu 2019, selama masa jeda sebelum memasuki masa kampanye.

Larangan ini sebelumnya telah santer diberitakan melalui media massa, usai KPU serta Bawaslu menggelar rapat bersama Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada Februari 2018 silam.

Kendati aturan ini sudah baku, namun faktanya publikasi dan iklan melalui media massa tetap terjadi, salah satunya iklan Partai Demokrat Kota Bekasi yang memuat seluruh Calon Anggota Legislatif-nya, di media cetak lokal pada 15 Oktober 2018 lalu.

Atas pelanggaran tersebut, Koordinator Daerah Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kota Bekasi, Adri Zulpianto meminta kepada Bawaslu Kota Bekasi untuk menjalankan peraturan yang berlaku dan memberikan sanksi tegas atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik.

“Hal ini jelas melanggar aturan yang ada,” tegas Adri.

Dirinya menjelaskan bahwa parpol peserta pemilu boleh berkampanye melalui iklan di media massa pada 24 Maret hingga 13 April 2019 mendatang, dengan 21 hari masa tayang.

Kendati sejumlah iklan kampanye peserta pemilu di media massa sudah terjadi secara massif, Adri menilai Bawaslu seperti acuh terhadap pelanggaran yang dianggapnya fatal.

“Selain kampanye di media, pengawasan pemilu juga harus aktif terhadap kampanye yang melanggar, seperti kampanye menggunakan pohon dan kampanye menggunakan tiang listrik, ini kan sangat mudah ditemukan, tapi minim penanganan,” pungkasnya.

Sementara itu terpisah, Komisioner Bawaslu Kota Bekasi divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga, Ali Mahyail menegaskan bahwa pihaknya akan bertindak tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Partai Demokrat Kota Bekasi, mengingat keberadaan iklan kampanye tersebut sudah diketahui oleh pihaknya.

“Sudah siap kita tindak,” tegas Ali Mahyail, Selasa (23/10).

Sebagai informasi, larangan iklan kampanye melalui media massa sendiri telah diatur dalam Pasal 276 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bagi yang melanggar, maka akan mendapat sanksi berupa administrasi dan pidana.

“Kita akan proses pelanggaran ini, sanksinya bisa sanksi administrasi dan sanksi pidana,” tegasnyai. (tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :
Tag : #Pemilu Legislatif 2019

Komentar