Akhir Bulan Oktober, Caleg TKK Pemkot Bekasi Jadi Pengangguran

Sulistyo Adhi | Kamis, 25 Oktober 2018 | 16:24 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Jelang penghelatan Pemilu Legislatif dan Presiden 2019, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengeluarkan instruksinya tentang Tertib Administrasi Tenaga Kerja Kontrak (TKK).

Instruksi Wali Kota Bekasi bernomor 800/1186/BKPPD tertanggal 19 Oktober 2018 ini, menegaskan tentang keharusan untuk mengundurkan diri bagi TKK yang menjadi Calon Legislatif dalam pemilu 2019 mendatang.

Dijelaskan dalam surat tersebut, mereka harus membuat surat pengunduran dirinya sebagai TKK paling lambat 29 Oktober 2018 mendatang, jika tidak maka secara otomatis langsung diberhentikan.

"Meskipun terlambat, karena seharusnya surat tersebut setelah pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT). Namun untuk tertibnya administrasi kepegawaian daerah. Resikonya adalah Caleg yang bekerja menjadi TKK Pemkot Bekasi harus menganggur," jelas Pemerhati Kebijakan Pelayanan Publik Bekasi, Didit Susilo kepada RAKYATBEKASI.COM, Kamis (25/10) sore.

Instruksi Wali Kota Bekasi tersebut, kata Didit, sesuai dengan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 240 ayat 1 huruf K. Sehingga kemudian menjadi dasar pengunduran diri, karena honor TKK bersumber APBD.

Hal tersebut kemudian dipertegas PKPU No 20 tahun 2018 tentang persyaratan calon, Pasal 7 ayat 7 yang berisi tentang ketentuan pengunduran diri bagi yang mencalonkan diri, jika sumber keuangannya berasal dari APBN atau APBD.

"Namun KPU gamang terkait hal tersebut, karena dianggap multi tafsir. Padahal secara etika seharusnya mundur," jelas Didit.

"Ada yang memang ingin berkompetisi dengan persiapan kos politik memadai. Ada juga yang setengah-setengah, resikonya ya kehilangan pekerjaan," jelas Didit.

Langkah yang diambil KPU dengan meloloskan caleg yang bekerja sebagai TKK menjadi DCT tanpa mengundurkan diri, beber Didit, menyebabkan kerugian di pihak TKK yang diberhentikan dari pekerjaannya.

Didit menyarankan agar ketidaktegasan KPU itu, dilaporkan ke Bawaslu dan juga DKPP.

"Pelaporan itu menjadi penting, agar hak-hak TKK sebagai pegawai honorer daerah tetap terpenuhi," pungkasnya. (tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :
Tag : #Pemilu Legislatif 2019

Komentar