Korupsi Merajalela, Perlukah UU Pemilihan Umum Direvisi?

Sulistyo Adhi | Rabu, 21 Nopember 2018 | 07:14 WIB

Share Tweet




Oleh:

Nicodemus Godjang
Politisi PDI Perjuangan Kota Bekasi

 

 

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) beberapa waktu lalu kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara. Kendati komisi anti rasuah hingga kini tercatat telah menangkap lebih dari 37 kepala daerah ditambah ratusan anggota legislatif, namun fenomena tersebut menjadi sangat memalukan bahkan memilukan karena belum menjadi efek jera bagi para pejabat. Belum ada kesadaran ataukah memang sudah menjadi budaya?

Budaya menggarong uang rakyat sampai kapan pun akan terus menggurita sampai ke anak cucu, jika aturan perundangan pemilihan umum saat ini tidak segera direvisi. Karena sistem politik elektoral ini, setali tiga uang dengan tingginya biaya politik yang harus digelontorkan setiap calon pejabat yang akan berkompetisi di dalam pemilu.

baca juga: [Targetkan Raih 15 Kursi, PDI Perjuangan Kota Bekasi Panaskan Mesin Partai]

Kemudian berbagai "tekanan" dan "tuntutan" dari masyarakat si empunya hak pilih akan memaksa para calon pejabat untuk bertransaksi demi mendulang suara dengan politik uang yang lantas menjadi alasan utama berperilaku koruptif ketika terpilih nanti.

Karena memang jika calon pejabat itu tidak memiliki kapital yang memadai, maka hal tersebut bisa diartikan dengan sangat sulit untuk terpilih. Karena semua aktivitas dalam kampanye politik seperti; sosialisasi ke masyarakat, konsolidasi ke setiap lini jaringan hingga membuat dan memasang Alat Peraga Kampanye.

Namun demikian, di tengah OTT KPK yang tak kenal tempat dan waktu, terlintas pertanyaan apakah nanti seluruh pejabat negara yang ada mau ditangkap semuanya? Saya rasa tidak!

Lantas, apakah UU Pemilu ini harus dipertahankan? Jika sistem pemilu ini sangat subur dalam melahirkan koruptor-koruptor baru, Presiden dan DPR harus segera berpikir, bertindak dan merevisinya.

Jika sistem pemilu ini tidak juga dirubah, jangan harap bisa meminimalisir angka korupsi yang dikategorikan kejahatan luar biasa ini.

Sebagai solusinya, sistem pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif kita harus kembali seperti yang termaktub dalam Sila ke 4 Pancasila yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".

Artinya Kepala Daerah dipilih oleh DPRD sebagai pengejawantahan dari perwakilan rakyat. Lantas bagaimana dengan pemilihan legislatif? Ya, anggota legislatif tetap dipilih oleh rakyat, namun diwakilkan oleh partai politik dengan sistem tertutup.

Partai politik menyeleksi calon anggota legislatif berdasarkan nomor urut. Sehingga secara umum partai politik lah yang melaksanakan kampanye, bukan caleg.

Meskipun sistem pemilihan tersebut sama seperti sistem pemilu di zaman Orde Baru, namun ada sisi positif dari sistem tersebut yang dapat kita adopsi. Perbedaannya adalah di Pemilihan Presiden yang dilaksanakan secara terbuka dan dipilih langsung oleh rakyat.

Dengan sistem pemilihan kepala daerah dan legislatif secara tertutup, diharapkan bisa meminimalisir berkembangnya budaya koruptif. Dalam sistem pemilihan tertutup, rakyat tetap menjadi penentu meskipun pilihannya tersebut diwakilkan oleh partai politik yang sejatinya adalah perwakilan rakyat.

Semoga tulisan singkat ini bisa menginspirasi kita semua. Ingat, dengan pemilu dengan sistem tertutup bukan kemunduran demokrasi, namun kecerdasan dalam berdemokrasi.

Terimakasih.

Merdeka!!!


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar