Bawaslu Kota Bekasi Sosialisasikan Regulasi Pengawasan pada Tahapan Pileg dan Pilpres 2019

Sulistyo Adhi | Kamis, 22 Nopember 2018 | 15:36 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Minimnya sosialisasi mengenai regulasi tahapan pemilu hingga pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), dituding sebagai penyebab utama banyaknya pelanggaran pemilu yang kerap dilakukan oleh para calon legislatif DPRD Kota Bekasi.

Hal tersebut terungkap oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi yang kerap menjumpai APK yang dipasang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, hingga pemasangan iklan partai politik maupun caleg di media massa yang jelas-jelas melanggar aturan jadwal kampanye.

"Pelanggaran yang kerap terjadi ialah pemasangan APK dan bahan kampanye para caleg. Ini terjadi karena minimnya pemahaman tentang regulasi yang ada," ujar Komisioner Bawaslu Kota Bekasi divisi Hukum, Data dan Informasi, Iqbal Alam Islami.

Rendahnya pengetahuan para kontestan Pemilu Legislatif ini menjadi sebuah pekerjaan rumah yang besar bagi KPU dan juga Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu 2019.

baca juga: [Iklan Kampanye Nasdem Kota Bekasi dapat Berujung Pidana Pemilu]

Selain perwakilan 16 partai politik dan Panwascam se-Kota Bekasi, sejumlah aktivis mahasiswa yang aktif di organisasi kepemudaan juga ikut ambil bagian dalam sosialisasi tersebut.

Kepada peserta sosialisasi, Komisioner Bawaslu Kota Bekasi divisi Hukum Data dan Informasi Iqbal Alam Islami, mengatakan bahwa pihaknya membedah Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dalam pengawasan pada tahapan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden 2019.

"Kita laksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Bawaslu terkait pengawasan tahapan Pileg dan Pilpres 2019 dengan tujuan agar seluruh peserta maupun stakeholder lainnya dapat memahami peraturan dan mekanisme pelaksanaan tahapan pemilu," kata Iqbal di sela sosialisasi yang digelar di Hotel Merbabu Bekasi, Kamis (22/11/2018).

baca juga: [Bawaslu Kota Bekasi Sosialisasikan Netralitas ASN pada Pemilihan Umum 2019]

Adapun tujuan dari pemaparan Perbawaslu kepada peserta sosialisasi, lanjut Iqbal, agar seluruh peserta pemilu dapat memahami segala aturan main yang sudah disepakati bersama oleh pihaknya dan KPU RI.

"Ada beberapa peraturan yang kita sosialisasikan, diantaranya Perbawaslu Nomor 7, 8, 28 dan 29 Tahun 2018. Substansinya agar mereka mengetahui tupoksi Bawaslu, baik dalam hal penanganan pelanggaran, pengawasan dan lainnya. Kita juga mengimbau kepada peserta politik yang merasa dirugikan, maka dapat mengadukannya ke Bawaslu. Bahkan bila belum tahu mengenai aturan, maka dapat berkonsultasi ke kita," pungkasnya. (tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :
Tag : #Pemilu 2019 #Pemilu Presiden 2019 #Pemilu Legislatif 2019

Komentar