Kecamatan Rawalumbu Tolak Warga Bikin Akta Kelahiran

Sulistyo Adhi | Senin, 11 Pebruari 2019 | 16:32 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM - Harapan dalam mewujudkan pelayanan prima, memudahkan akses dan kenyamanan bagi masyarakat sebagaimana yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bekasi tidak berjalan mulus. Banyak masyarakat yang dikecewakan oleh pelayanan birokrasi yang berbelit-belit.

Sebut saja Danu (24th), ia mengurus pembuatan akta kelahiran dan kartu keluarga untuk sepupunya di Kantor Kecamatan Rawalumbu terpaksa gigit jari, karena berkas yang diajukannya sejak Desember 2018 malah ditolak.

Alasan pihak kecamatan menurut Danu lantaran surat keterangan lahir dari rumah sakit di tulis tangan, sehingga berkas yang diajukan tidak bisa diproses.

“Sebelum libur Natal dan Tahun Baru berkas saya ajukan ke pihak kecamatan, saya pikir sudah jadi, ternyata belum diproses dengan alasan untuk nama tidak boleh tulis tangan,” tutur Danu kepada RAKYATBEKASI.COM, Senin (11/02/2019).

Melihat alasan yang dianggapnya tidak realistis, Danu lantas menarik dokumen yang diajukannya pada Jumat (8/2/2019) pekan kemarin. Ia mengaku kecewa dengan buruknya birokrasi di lingkup Kecamatan Rawalumbu.

“Mana program Paten? Mana yang katanya Wali Kota mau mempercepat alur birokrasi pengurusan administrasi bagi masyarakatnya. Ini warga Kota Bekasi yang ingin memiliki identitas asli tetapi malah diperlakukan seperti ini. Bukan perbaikan birokrasi namanya, tetapi mempersulit masyarakat untuk menjadi warga yang baik dan benar,” ketus Danu dengan kesal.

Dia menjelaskan bahwa pembuatan akta kelahiran untuk sepupunya atasnama Veronika Eliora Gultom dan perbaikan kartu keluarga ini atas dasar keinginan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi.

Selain diperlukan untuk sekolah, keperluan kartu keluarga dan akta kelahiran ini untuk mengurus BPJS dan lainnya.

“Kami harus melakukan apa jika pemerintah yang seharusnya mempermudah pelayanan dan mengayomi masyarakat malah mempersulit. Apakah pemerintah ingin kami tidak memiliki identitas dan menjadi warga yang tidak jelas? Saya harap ini harus diselesaikan, dan oknum pegawai yang menolak ini harus bertanggungjawab,” tandasnya. (han/tian)

 


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar