Sengkarut Bobroknya Pendidikan Tak Kunjung Usai, GmnI Bekasi Geruduk Kantor Bupati

Sulistyo Adhi | Senin, 18 Pebruari 2019 | 16:32 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM,CIKARANG UTARA - Puluhan massa aksi mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI) Komisariat Pelita Bangsa menggeruduk Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan aksi demonstrasi.

Aksi demonstrasi tersebut menurut Koordinator Lapangan Sahandry Akbar merupakan suatu bentuk protes mereka atas ketidak becusan Pemkab Bekasi dalam hal ini Dinas Pendidikan dalam menangani permasalahan pendidikan yang masih Carut Marut.

"Fasilitas belajar dan mengajar di Kabupaten Bekasi masih jauh di bawah standar pendidikan nasional, sehingga kualitas pendidikan menjadi buruk," ujar Sahandry kepada RAKYATBEKASI.COM, Senin (18/02).

Bahkan runtuhnya bangunan SDN 01 Desa Cicau Kecamatan Cikarang Pusat pada minggu lalu, kata dia, hingga saat ini belum mendapatkan respon positif dari Pemkab Bekasi yang akhirnya menyebabkan terlantarnya kegiatan belajar puluhan murid di sekolah tersebut.

“Seharusnya Pemerintah Kabupaten Bekasi harus mengutamakan Pendidikan, sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku,“ ujarnya kesal.

Meski APBD Pemkab Bekasi 2018 hampir Rp6 triliun, kata dia, namun nampaknya anggaran sebesar itu seperti tidak menyentuh dunia pendidikan dengan banyaknya bangunan sekolah yang bobrok ditambah dengan buruknya kualitas pengajaran.

"Sebanyak 9.686 ruang kelas SD dan SMP mengalami kerusakan, namun anggaran pendidikan baru terserap 12%. Hal ini menandakan bahwa Pemkab Bekasi, Dinas Pendidikan dan DPRD komisi IV tidak serius menanggapi segudang persoalan pendidikan," kecamnya.

Dalam aksinya, massa aksi Gmni Bekasi menuntut 6 poin yang harus segera direalisasikan oleh Pemkab Bekasi.

Tuntutan tersebut adalah:

  1. Pemerintah Kabupaten Bekasi segera selesaikan persoalan pendidikan yang carut marut.
  2. Ciptakan pendidikan yang bermutu dan berkualitas sesuai dengan UU no 20 tahun 2003.
  3. Pemerintah harus menciptakan pendidikan yang layak dan berkeadilan.
  4. Selesaikan persoalan pungutan liar dalam dunia pendidikan.
  5. Terapkan pendidikan sebagai prestasi bukan sebagai ajang eksistensi.
  6. Melaksanakan amanat sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 4.

“Jika pemerintah masih acuh terhadap pendidikan di kabupaten Bekasi, kita akan lakukan aksi yang berkelanjutan yang lebih besar hingga tuntutan kami dipenuhi Pemkab Bekasi," tutupnya. (tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar