Pemkot Bekasi Bergeming dengan Area Parkir RS Bhakti Kartini Rampas Hak Pejalan Kaki

Sulistyo Adhi | Jumat, 22 Pebruari 2019 | 13:08 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi bergeming tanpa ada reaksi apapun atas mencuatnya pemberitaan mengenai Rumah Sakit Bhakti Kartini yang mengkebiri hak pejalan kaki dengan menjadikan trotoar sebagai bagian dari lahan parkirnya.

Aksi perampasan trotoar terang-terangan di depan area rumah sakit yang berlokasi di Jalan RA Kartini, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi ini, mendapat perhatian khusus dari Ketua Investigasi Lembaga Kajian Kebijakan Daerah (LK2D) Bekasi, Ahmad Gojali yang mengaku pihaknya akan menggeruduk Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Yayan Yuliana agar segera melakukan penertiban dan sterilisasi lahan parkir di atas trotoar tersebut.

"Kami akan mendesak Dinas Perhubungan dan Dinas Penanaman Modal dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Bekasi untuk segera membongkar area parkir yang merampas hak pejalan kaki itu. Jika mereka tutup mata, kami menduga keras pemda bermain mata dengan pihak rumah sakit," cetus Ahmad Gojali kepada rakyatbekasi.com, Jumat (22/02).

Atas perampasan hak pejalan kaki tersebut, Ahmad Gojali mengaku akan mendesak Kadishub Kota Bekasi untuk meninjau ulang rekomendasi ANDALALIN RS Bhakti Kartini. Selain itu, dugaan pelanggaran Garis Sepadan Jalan rumah sakit tersebut juga akan dipersoalkan oleh pihaknya.

"Dengan menghilangkan hak pejalan kaki dengan sengaja, Apakah ada MoU antara RS Bhakti Kartini dengan Dishub dan DPM-PTSP Kota Bekasi terkait perubahan fungsi trotoar menjadi lahan parkir?," tanyanya geram.

Penting untuk diketahui, sesuai Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan (UU LLAJ) dijelaskan bahwa ada 2 (dua) macam sanksi yang dapat dikenakan pada orang yang menggunakan trotoar sebagai milik pribadi dan mengganggu pejalan kaki.

Pertama; Ancaman pidana bagi setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) (Pasal 274 ayat (2) UU LLAJ.

Kedua;  Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Pasal 275 ayat (1) UU LLAJ. (YD)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar