Dituding Jadi ATM Pejabat Korup Bekasi, BPK dan KPK RI Diminta Audit Keuangan PT BBWM

Sulistyo Adhi | Selasa, 09 April 2019 | 11:23 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM - Badan Pemeriksaan Keuangan Negara (BPK) beserta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menyoroti dan mengkaji terkait pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang bergerak di bidang energi, minyak dan gas bumi, infrastruktur, Industri, perdagangan dan jasa, yakni PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM).

Tak kurang dari 7 ladang minyak dan gas di wilayah yang pada tahun 2017 dinilai sebagai daerah kumuh tersebut, menghasilkan 233 juta barel minyak dan jutaan kubik gas alam yang selama hampir 10 tahun dikelola oleh PT BBWM sejak tahun 2008 silam.

Namun rapor merah mencoreng-moreng wajah PT BBWM sejak 5 tahun kebelakang di bawah kepemimpinan Bupati Neneng Hasanah Yasin, dengan mencatat keuntungan paling menyedihkan sekelas BUMD Migas sebesar Rp 11 Miliar pada tahun 2016.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Investigasi Lembaga Kajian Kebijakan Daerah (LK2D) Bekasi, Ahmad Gojali mengatakan ada ketidak-beresan dalam tata kelola BUMD Migas di Kabupaten Bekasi semenjak Neneng Hasanah Yasin menjabat pertama kali. Padahal pada tahun 2012, kata dia, setoran PT BBWM ke Pemkab Bekasi mencapai Rp 70 miliar.

namun sejak dipimpin oleh Neneng Hasanah Yasin sebagai Bupati Kabupaten Bekasi, tahun 2013 PT BBWM setoran penghasilan migas tersebut mulai turun hingga 50%, pihak perusahaan menyetorkan sebesar Rp 37 miliar.

"Sejak Neneng mulai menjabat, pendapatan langsung anjlok 50% menjadi Rp 37 miliar pada tahun 2013, dan dua tahun berselang kembali anjlok menjadi Rp 30 miliar. Dan terakhir yang paling parah pada tahun 2016, pendapatan PT BBWM yang menghasilkan minyak dan gas untuk nasional tersebut penghasilannya anjlok hingga 70%. Jadi, sepantasnya jika BPK melakukan audit keuangan di BBWM Bekasi untuk tahun anggaran 2018-2019," ujar Ahmad Gojali, Selasa (09/04).

Fenomena anjloknya pendapatan PT BBWM, kata Gojali, nyaris menjadi jalan masuk buat DPRD Kabupaten Bekasi dengan hak interpelasi pada tahun 2017 silam. Akan tetapi hingga lewat semester I tahun 2018, jangankan interpelasi, panggilan kepada direksi PT BBWM saja tidak juga dilakukan oleh DPRD yang kuat diduga sudah "masuk angin".

"Kami menilai bahwa, DPRD sebagai wakil rakyat telah dikangkangi oleh BUMD yang bermasalah tersebut. Seharusnya, DPRD menggunakan hak konstitusinya untuk mengawal proses hukum dan juga mengawal aspirasi masyarakat. Wajar jika DPRD seperti kemasukan angin ketika berurusan dengan hilangnya anggaran-anggaran yang besar di lingkungan Pemkab Bekasi," cetusnya.

Lebih lanjut Gojali menduga kuat ada permainan anggaran yang menggarong uang rakyat di Kabupaten Bekasi. Mulai dari ruang lingkup segenap anggota legislatif DPRD Kabupaten Bekasi yang berkolusi dengan Kepala Daerah beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pembangunan di Kabupaten Bekasi yang terbilang jalan di tempat alias tidak adanya perbaikan kualitas pembangunan yang signifikan selama dua priode Neneng Hasanah Yasin menjabat sebagai Bupati Bekasi.

"Ada indikasi, uang pendapatan BUMD Migas tersebut dibagikan ke seluruh stakeholder sebagaimana tak ubahnya menjadi ATM nya pejabat-pejabat korup," pungkasnya.

Sementara itu terpisah, seorang warga Babelan, Kabupaten Bekasi, Abdullah (49) mengaku heran dengan nihilnya pembangunan daerah lokal oleh PT BBWM yang mengeksplorasi wilayahnya untuk mencukupi kebutuhan suplai minyak dan gas nasional. Keadaan tersebut diperparah dengan dinobatkannya Babelan sebagai daerah terkumuh pada tahun 2017 yang disandang bersamaTambun Utara dan Cikarang Utara.

"Artinya, pendapatan dan penghasilan blok migas Kabupaten Bekasi tidak dapat membantu pembangunan daerah. Anehnya lagi, kondisi sekitar blok migas PT BBWM berada pun nampak begitu parah. Terlihat bagaimana sampah terekspos bebas tanpa mampu diakomodir oleh dinas kebersihan, kemudian jalur transportasi umum yang rusak parah, ditambah dengan saluran drainase limbah rumah tangga warga yang tidak pernah diurus secara serius oleh Disbimarta Pemkab Bekasi," paparnya.

Sangat ironi, ketika warga negara se-Indonesia sedang larut dalam euforia dengan menterengnya pembangunan infrastruktur yang dikomandoi Jokowi, wilayah utara Kabupaten Bekasi malah merasakan hal sebaliknya, terlihat kumuh dengan infrastruktur yang terbelakang. (YD/TIAN)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar