Ini Kata Pengamat Terkait Pungli Penggandaan Berkas DA1 Rp600Ribu PPK di Kota Bekasi

Sulistyo Adhi | Kamis, 09 Mei 2019 | 18:06 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Pengamat politik Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara menyayangkan adanya dugaan pungutan untuk pengandaan berkas DA 1 di Kota Bekasi.

Menurut Igor, jika tidak ada anggaran untuk fotocopy DA 1, KPU dalam hal ini PPK tidak boleh memasang harga layaknya transaksi jual beli barang dagangan di toko kelontong.

Menurutnya, permintaan bisa dilakukan dengan menyalin ataupun menggandakan berkas soft copy dan sebagainya. Mengingat saat ini masyarakat sekarang sedang fokus ke persoalan kemungkinan terjadi kecurangan dalam penghitungan suara, kesalahan input data C1 dan banyaknya personal KPPS yang meninggal saat bertugas, seharusnya pihak penyelenggara pemilu di daerah jangan menimbulkan isu baru yang tak mengenakan dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019.

“Evaluasi komprehensif mutlak harus dilakukan terhadap pemilu serentak,” tegasnya.

Selain itu kata dia, ke depan pemilu harus dipisah antara eksekutif dan legislatif atau lokal dan Nasional.

“Kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan penyelenggara pemilu tidak memadai dalam menggelar pemilu secara serentak,” kata dia.

Kemudian dirinya juga berharap agar anggaran untuk saksi pemilu sebaiknya dibebankan saja kepada APBN/APBD.

Sebelumnya diberitakan percakapan dari sebuah graup whatsaap penarikan uang untuk fotocopy formulir rekapitulasi suara di tingkat kecamatan atau DA 1 yang dikutif oleh seluruh Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) se-Kota Bekasi sebesar Rp. 600 ribu.

Seorang saksi dari Partai PAN, Irianto mengakui adanya permintaan uang potocopy untuk mendapatkan copian dokumen DA 1 tersebut.

Saksi dari PAN ini mengaku telah menyetorkan uang yang diminta oleh PPK tersebut. Padahal menurutnya, seharusnya KPU bisa memfasilitasi para saksi yang membutuhkan data DA1 itu.

“Kalau ternyata memang ada anggarannya, dan tidak segitu harganya, saya mau minta uang itu kembali. Bahkan saat pleno tadi saya protes terkait uang potocopy itu,”tegasnya usai pleno penghitungan suara Kecamatan Bekasi Timur di Kantor KPUD, Rabu (9/5).

Sementara itu Ali Mahyail Komisioner Koordinator Divisi Pengawasan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) menanggapi permintaan uang potocopy tersebut, dirinya menyayangkan. Memang untuk pengadaan potocopy DA1 itu tidak ada anggarannya tetapi PPK tidak perlu membandrol harga.

“Kan kalau memang tidak ada anggarannya cukup PPK meminta seluruh saksi partai menyalin softcopy DA1 tidak harus diminta uang, jadi harus dikembalikan uang itu,” terangnya.

Terpisah Ali Syaifa Komisioner KPUD Kota Bekasi saat dikonfirmasi terkait uang potocopy DA1 yang diminta PPK, dirinya mengakui sempat ada protes dari sejumlah saksi partai dan ia mengatakan persoalan tersebut sudah selesai.

“Saya akui memang tidak ada anggaran untuk potocopy DA1 itu, sudah clear persoalan itu,”tutupnya (*)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar