Mahkamah Konstitusi Tolak Dalil Prabowo Sebut Aparat "Bantu" Jokowi-Ma'ruf

Sulistyo Adhi | Kamis, 27 Juni 2019 | 16:12 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menolak dalil pihak Pemohon [Pasangan Capres - Cawapres Prabowo - Sandi] yang menyebutkan bahwa aparat keamanan tidak netral dalam penghelatan Pemilu 2019 karena bukti-bukti dari kubu Prabowo dinilai tak menguatkan dalil tersebut.

"Mahkamah berpendapat dalil pemohon a quo tidak beralasan hukum. Misal bukti P-111 , setelah memeriksa seksama ternyata isinya berupa imbauan presiden kepada jajaran Polri untuk mensosialisasikan program pemerintah," kata Hakim Konstitusi Aswanto saat membacakan pendapat majelis hakim dalam putusan sengketa Pilpres 2019, Kamis (27/06/2019).

Lebih lanjut Aswanto menjelaskan bahwa arahan dari Jokowi selaku Presiden adalah hal yang wajar. Sedangkan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pihak Pemohon juga tak menunjukkan bukti adanya ajakan aparat untuk memilih Paslon tertentu.

"Hal itu adalah sesuatu wajar yang dilakukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Tidak ditemukan adanya ajakan memilih paslon tertentu dan bukti-bukti tertulis yang diajukan pemohon seluruhnya hanya berupa fotokopi berita online (yang) tidak serta merta menjadi bukti tanpa didukung bukti lain. Masih dibutuhkan bukti lain karena harus dibuktikan pengaruhnya," lanjutnya.

Dalam gugatannya, Tim hukum Prabowo-Sandi menyebut adanya keikutsertaan aparat keamanan dalam pemenangan Jokowi-Ma'ruf dengan memberi contoh pengakuan Kapolsek Pasirwangi AKP Zulman Aziz yang kala itu menyebut dirinya diperintah oleh Kapolres Garut untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf di wilayahnya.

Namun demikian, AKP Zulman Aziz tak lama langsung meralat semua ucapannya dengan dalih tak terima saat dia dimutasi jabatannya sebagai Kapolsek Pasirwangi. [Tian]


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar