Musyawarah Komisariat GmnI Pelita Bangsa Fokus dalam Kaderisasi dan Membumikan Marhaenisme di Kabupaten Bekasi

Sulistyo Adhi | Senin, 22 Juli 2019 | 07:15 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KABUPATEN BEKASI - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI) Komisariat Pelita Bangsa menggelar Musyawarah Komisariat perdananya di Desa Cibatu, Sabtu (20/07/2019).

Melalui Musyawarah Komisariat tersebut, sesuai dengan AD/ART GmnI akan mengesahkan Komisariat Pelita Bangsa yang sebelumnya berstatus caretaker menjadi komisariat definitif atau komisariat penuh. Selain itu, seorang komisaris akan ditunjuk oleh DPC GmnI Bekasi untuk menjalankan roda organisasi di tingkat Komisariat Pelita Bangsa.

"Alhamdulillah, Musyawarah Komisariat bejalan dengan sangat baik dan tak lupa saya ucapkan selamat kepada Bung Ginting dan Bung Leo selaku Komisaris dan Sekretaris, semoga amanah dan dapat menjalankan organisasi GmnI Pelita Bangsa 1 tahun ke depan," ujar Sahandri Akbar yang akrab disapa Bung Ibob, Minggu (21/07/2019).

Adapun sejumlah konsep, gagasan serta sikap politik GmnI Komisariat Pelita Bangsa tertuang dalam beberapa rekomendasi hasil dari sidang-sidang komisi yang diselenggarakan di dalam Musyawarah Komisariat.

"Sejumlah rekomendasi lahir dari sidang-sidang komisi seperti; komisi A yang membahas Pilar Gerakan Revolusi Kaderisasi dan Organisasi, Komisi B dengan bahasan Pilar Gerakan Revolusi Politik dan terakhir Komisi C yang membahas Pilar Gerakan Revolusi Masyarakat Akademik," ucap Bung Ginting yang merupakan Komisaris Pelita Bangsa terpilih.

Berikut adalah sikap politik dan fokus kerja dari GmnI Komisariat Pelita Bangsa dalam 1 tahun ke depan:

• Merekomendasikan DPK gmnI untuk Mencalonkan diri sebagai Ketua DPC GmnI bekasi

• Mengawal kebijakan kampus dan menentang kebijakan kampus yang tidak berpihak kepada mahasiswa serta melawan konsep-konsep pemikiran akademik yang terdoktrin oleh Liberalisme, Feodalisme, dan komersialisasi pendidikan.

• Menyebarkan dan menanam paham semangat nasionalisme, sosialisme dan marhaenisme di tingkat kampus dan masyarakat 

• Mengawal kebijakan pemerintah yang menindas dan tidak berpihak kepada Kaum marhaen,

• Membumikan MARHAENISME di Kabupaten Bekasi.


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar