Kartu Sehat Bekasi Nunggak Ratusan Miliar, DPRD: APBD-P 2019 Over Budgeting

Sulistyo Adhi | Jumat, 18 Oktober 2019 | 07:25 WIB

Share Tweet




Program Kartu Sehat (KS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik Pemkot Bekasi, masih terus menuai kritik sejumlah pihak. KS yang awalnya sebagai program unggulan Walikota Bekasi itu berujung ironi usai mengalami tunggakan biaya yang kabarnya mencapai puluhan miliar rupiah.

Program KS NIK Pemkot Bekasi dikabarkan tengah di ujung tanduk. Pemkot dikabarkan menunggak sebesar Rp200 miliar pada 2018 kepada puluhan RS swasta penyelenggara pelayanan kesehatan gratis bagi warga Bekasi itu. Sejumlah warga bahkan dikabarkan telah mendapat penolakan oleh beberapa RS swasta yang menjadi penyelenggara KS, yang dikaitkan dengan tunggakan KS yang belum dilunasi Pemkot.

Penganggaran KS sendiri mulai bermasalah saat pembiayaan pada APBD 2018 Murni disebutkan terbagi menjadi dua, yakni pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kota Bekasi di Dinas Kesehatan sebesar Rp115miliar, dan pelayanan KS di RSUD Kota Bekasi sebesar Rp55miliar. Total keseluruhan Rp170miliar.

Sementara pada pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) 2018 ada usulan pengajuan penambahan anggaran sebesar Rp145,7miliar, untuk Dinkes Rp124,7miliar dan RSUD Rp21miliar. Jadi total kebutuhan KS membengkak Rp315,7miliar. Namun saat pembahasan APBD Perubahan 2018, belum terverifikasi secara definitif berapa sesungguhnya kebutuhan KS hingga Desember 2018.

Di Tahun 2019 anggaran KS pun kembali membengkak dan membebani APBD. Menanggapi masalah ini, Ketua DPRD Kota Bekasi, Choiruman J Putro, mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan pendalaman data terkait tunggakan KS untuk tahun anggaran 2019.

“DPRD sedang meminta data detail kepesertaan, pemanfaatan, dan beban belanja serta kondisi biaya klaim, beserta tunggakannya. Hal ini disebabkan pada APBD Perubahan (APBD-P) 2019 terjadi over budgeting kesekian kalinya untuk anggaran kesehatan, sehingga merubah secara signifikan postur dan komposisi anggaran belanja dibandingkan APBD Murni 2019,” kata Choiruman di Bekasi, Rabu (16/10/2019).

Politisi PKS itu menilai perlu dilakukan review komprehensif yang serius terhadap kebijakan di sektor kesehatan oleh Pemkot Bekasi, terkait Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 terhadap kebijakan anggaran sektor kesehatan.

“Untuk itu DPRD akan meminta komitmen Walikota terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan, khususnya atas Permendagri 33 Tahun 2019, khususnya pada sektor kesehatan,” tutupnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Etos Indonesia Institut, Iskandarsyah, mendesak DPRD Kota Bekasi untuk melakukan audit terhadap KS NIK, dengan turut menggandeng lembaga independen di dalamnya. Program KS dianggap tak berjalan efektif usai Pilkada dikarenakan hanya sebagai kartu politik Walikota Bekasi untuk meraih simpati masyarakat jelang Pilkada lalu. Dan kini banyak masyarakat justru mengeluhkan ketidakefektifan KS tersebut.

Ia juga menilai defisit anggaran yang selama ini menjadi alasan mandeknya sejumlah program pembangunan Kota Bekasi, hanya sebuah pengalihan isu belaka. Hal ini agar publik membenarkan bahwa KS tak lagi dikucurkan dari APBD, dikarenakan kondisi keuangan daerah yang menipis.

"RAPBD itu kan sudah dibicarakan dari jauh-jauh hari melalui DPRD, disahkan menjadi APBD. Lantas bagaimana istilah devisit itu bisa muncul," celetuknya.

Mantan aktivis 98 itu menilai tak semestinya Walikota menyedot keuangan daerah melalui program KS, disaat Pemerintah Pusat telah lebih dulu mengeluarkan kebijakan lewat program BPJS dan KIS untuk membackup kesehatan rakyat.

Oleh sebab itu pihaknya menduga bahwa ada kepentingan politik dibalik program KS yang dikucurkan melalui APBD. Imbasnya, tunggakan KS yang jumlahnya diperkirakan puluhan miliar tersebut, telah membebani keuangan daerah.

Selain itu, lanjut Iskandarsyah, Kota Bekasi sebagai daerah penyangga ibukota, dianggap masih jauh tertinggal dari daerah lain, termasuk Kabupaten Bekasi. Smart City yang digadang-gadang Pemkot Bekasi, pun tak jua terealisasi hingga saat ini.

"Baik SDM maupun kesiapan pemerintah menghadapi era teknologi 4.0, masih jauh tertinggal dari kabupaten yang jauh dari pusat ibu kota," ungkapnya.


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar