Terkait Kasus Obat Hilang di Dinkes, Ketua DPRD Kota Bekasi Sindir Kapasitas SDM Pemda

Sulistyo Adhi | Selasa, 22 Oktober 2019 | 06:48 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Choiruman J Putro menyebut hilangnya obat yang bernilai lebih dari Rp31 Juta di Gudang Farmasi Dinkes Kota Bekasi merupakan kesalahan fatal dan kelalaian.

“Ini fatal dan kelalaian. Hilangnya ini implikasi dari tidak bertanggung jawabnya pengelola gudang terkait dengan barang-barang yang mereka kelola. Artinya pertanggungjawabannya bagaimana? Bukan hanya masalah diganti, tapi bagaimana memperbaiki manajemennya,” ujar Choiruman kepada RAKYATBEKASI.COM di ruangannya, Senin (21/10/2019) siang.

Politisi PKS ini juga meragukan bila Dinas Kesehatan telah bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan stok obat di gudang farmasi.

“Kalau sesuai dengan SOP gak bakal ada yang hilang, kenapa gak tau ada obat yang hilang? Kalau sesuai SOP pasti sesuai dengan stoknya,” tandasnya.

Lebih lanjut Choiruman menyayangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Daerah yang masih berjalan di tempat, terlebih dalam hal tata kelola stok.

”Bukan masalah verifikasi, tapi memang tidak pernah dilakukan stok opname secara fisik, tapi yang ada hanya konsolidasi dokumen (data). Ini kesalahan fatal dalam Stock Management,” beber politisi Kalimalang ini.

Kelemahan manajemen stok, kata dia, sejak dulu terletak di perbedaan antara data kartu identitas barang (KIB) dan aktual barangnya. Parahnya perbedaan tersebut tidak dilanjutkan dengan pengecekan secara fisik melalui stock opname.

”Management stock harusnya mengunakan metode FIFO (First In First Out) harus sama itu, karena itu bagian dari inventory (Persediaan) nah ini hampir sama dengan yang lain-lain stok kartu, stok semuanya hampir sama problem utama adalah kemampuan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah daerah yang tidak maju-maju dalam pengelolaan stok,” kata Choiruman. 

Masih kata Choiruman dengan management stok yang sangat rendah maka memungkinkan barang hilang karena ada yang mengambil tanpa terdeteksi di pembukuan. Padahal otoritas untuk mengeluarkan barang itu harus dari atasan langsung.

Sebagai informasi, temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terdapat 32 jenis obat telah hilang pada Gudang Farmasi Dinas Kesehatan senilai Rp31.500.835,00. Hal ini tertuang dalam hasil laporan pemerikasa (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) Jawa Barat. Nomor 27A/LHP/XVIII.BDG/05/2019 tertanggal 22 Mei 2019.

Dalam LHP BPK menyebutkan berdasarkan hasil cek fisik BPK ke Gudang Farmasi Dinas Kesehatan yang dilakukan bersama Inspektorat, Dinas Kesehatan dan Petugas Gudang Farmasi diketahui bahwa terdapat selisih kurang antara catatan kartu stock dibandingkan dengan sisa fisik obat dalam Gudang Farmasi Dinas Kesehatan. Dari 89 jenis obat yang disampling diketahui sebanyak 32 jenis obat hilang diantaranya Tenofovir 300 mg, Retinol Vitamin A 200.000 IU Kaps lunak dan vaksin TD dengan nilai sebesar Rp31.500.835,00. Pihak Gudang Farmasi Dinas Kesehatan tidak dapat menjelaskan terhadap selisih kurang obat tersebut. 

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tanti Rohilawati saat diklarifikasi terkait temuan BPK hilangnya 32 jenis obat senilai Rp31.500.835,00 berkelit. bahwa obat tersebut tidak hilang namun ada selisih pada saat penjumlahan untuk pelaporan.

“Bukan hilang tapi ada selisih saat penjumlahan untuk laporan. Karena waktu itu waktunya singkat, harusnya kan kita mengklarifikasi dan mengevakuasi kembali seluruh laporan yang keluar dan masuk baik oleh gudang maupun puskesmas.” ujar Tanti Senin, (14/10/19) kepada media. (tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar