DPRD Kota Bekasi Desak Audit Penggunaan Anggaran KS-NIK

Sulistyo Adhi | Selasa, 22 Oktober 2019 | 18:52 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Anggota DPRD Kota Bekasi asal Fraksi PDI Perjuangan Nicodemus Godjang, meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi agar segera mengaudit penggunaan anggaran Kartu Sehat Bekasi Berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK), dengan melibatkan auditor independen.

Hal tersebut dikatakannya saat menjadi narasumber dalam Seminar Daerah Kesehatan Indonesia bertajuk "Wujudkan Kesehatan yang Berkeadilan dan Demokratis Demi Kesejahteraan Masyarakat Indonesia" yang digelar oleh Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik di Universitas Islam "45" Bekasi Jalan Cut Meutia no 83, Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (22/10).

"Audit dulu baru bicara integritas. Setelah audit baru enak kita bicara integrasi. Bila perlu kita satukan antara KS dengan BPJS agar tidak lagi terjadi timpang-tindih," ujar Nico sapaan akrabnya.

Lebih lanjut Nico membeberkan bahwa anggaran yang digelontorkan oleh APBD Kota Bekasi untuk KS memang sangat luar biasa. Saat ini sebesar Rp900 Miliar lebih dan kalau nanti cair di tahun 2020 menjadi Rp1,2 Triliun.

"Kalau bicara Hak Angket Anggota DPRD masih terlalu dini, tetapi saya meminta kepada Pemerintah Daerah sebagai eksekutor bagaimana hal ini (Anggaran penggunaan KS selama ini, dari TA 2017, 2018, 2019) di audit secara independen maupun oleh BPK RI agar ada posisi ataupun rekomendasi yang kemudian dapat menjelaskan bahwa ini loh kesalahannya," tegasnya. .

"Namun faktanya di lapangan, terungkap bahwa setiap pasien pengguna KS tidak mengetahui rincian biaya pengobatannya karena tidak disertai kuitansi. Bisa jadi cuma Rp2 juta tapi dibuat menjadi Rp5 juta bahkan lebih. Atau si pasien dikasih obat generik tapi dibuat obat yang mahal. Hal inilah yang mesti kita benahi," bebernya..

Oleh karena itu, kata Nico, kita meminta bagaimana Pemerintah Daerah bisa terbuka dalam menggunakan anggaran APBD, kita menjawab kepada masyarakat. Jangan pula mengatasnamakan untuk kepentingan masyarakat miskin, tapi nyatanya hanya menguntungkan pribadi dan golongan.

"Kalau Pemerintah Daerah tidak bisa menjawab hal ini secara terbuka, ya mau tidak mau kita gunakan hak angket dan itu kalau kita bicara politis. Sebab jika hal ini tidak dilakukan, akan terus mengalir dugaan-dugaan yang negatif terhadap Pemerintah Daerah, baik Eksekutif maupun berdampak ke Legislatif. Ini terlalu naif bagi kita," paparnya. (tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar