Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Dukung 100% Audit Anggaran TKK

Sulistyo Adhi | Jumat, 25 Oktober 2019 | 06:56 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Polemik pembengkakan Belanja daerah untuk menggaji para Tenaga Kerja Kontrak (TKK) lewat gelontoran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) hingga Overload, jumlah TKK yang hingga kini masih rancu akan berapa sebenarnya total keseluruhan TKK yang ada di Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi hingga kini masih menjadi perbincangan hangat di kalangan publik.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Aminah, yang membidangi pemerintahan daerah, menyatakan dengan tegas dirinya mendukung dilakukannya audit penggunaan anggaran TKK.

"Hasil Rapat kami hari ini dengan jajaran OPD Pemkot Bekasi di antaranya dengan pihak Asda, Sekda, Staf Ahli Walikota, Kabag TAPEM, Kabag Organisasi dan Kabag kerjasama menyebutkan, jumlah TKK yang terdata sebanyak 13058. 101 ada yang diberhentikan dan ada yang mengundurkan diri. Intinya, saya selaku Komisi I mendukung dilakukannya audit anggaran TKK," ungkap Aminah saat ditemui di ruangan kerjanya dengan tegas, Kamis (24/10).

Aminah menjelaskan, sejak 2018 Kota Bekasi mengalami defisit. Namun anehnya sampai saat ini, kata dia, kendala dan penyebabnya apa kita belum tahu secara pasti.

"Ya, salah satu faktor yakni karena anggaran Kartu Sehat Bekasi dan TKK, dan kedua hal juga lagi viral. Untuk itu, rencananya Minggu depan kita panggil pihak DKPPD Pemkot Bekasi," paparnya.

[TKK Pemkot Bekasi Overload, Ketua Komisi I: Insya Allah, Kamis Kita Panggil OPD]

Lebih lanjut Aminah menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan Inspeksi Mendadak (sidak) ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) guna singkronisasi antara jumlah eksisting TKK dengan pengeluaran anggaran ABPD selama ini.

"Jika benar 13 ribu jumah TKK, lalu digaji sebesar Rp3,9juta perbulan dengan total kalkulasi Rp50 milyar lebih dan itu ada lebihnya (Silpa) dari anggaran yang disebut-sebutkan sebesar Rp 56 Milyar. Nah, kita akan cari tahu kelebihan itu apa benar. Ya dengan cara lewat Audit," jelasnya.

Untuk mengawali proses tersebut, kata Aminah, proses awal akan dilakukan dengan tahap pembahasan pada pertemuan berikutnya sekaligus silaturahmi dengan pihak eksekutif.

"Kita akan tetap dan fokus melakukan Audit anggaran TKK demi efisiensi APBD agar kita bisa tahu secara by data terkait pengeluaran dan total jumlah TKK yang ada. Soal TKK memang menjadi PR bagi kita dan hal ini wajib untuk kami menyelesaikannya agar tidak lagi menjadi su'udzon di kalangan publik yang menyebutkan adanya mark-up anggaran di mata anggaran belanja (gaji) para TKK," tegasnya.

Berbicara mengenai TKK, Aminah yang dahulu pernah menjadi TKK ini membeberkan bahwa dirinya mengetahui betul bahwa cukup banyak TKK nganggur di sejumlah SKPD, Kecamatan dan Kelurahan. Sejauh ini, kata dia, baru di Dinas Pendidikan saja yang terlihat pada bekerja.

"Harapannya, semoga para TKK yang ada harus benar-benar melayani masyarakat. Umumnya, mereka tidak transparan pada masyarakat, terkait kinerja dan pelayanan. Secara pasti TKK juga harus jelas, dan tegas dalam penindakannya dalam melayani masyarakat dan menjadi abdi negara. Sekali lagi saya tegaskan, saya mendukung seratus persen soal audit anggaran TKK," pungkasnya. (tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar