Dorongan Audit Menguat, DPRD Kota Bekasi Bakal Gulirkan Pansus KS-NIK

Sulistyo Adhi | Kamis, 31 Oktober 2019 | 07:11 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Dugaan penyimpangan penggunaan anggaran terhadap penyelenggaraan program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) menumbuhkan geliat DPRD Kota Bekasi untuk membentuk panitia khusus atau Pansus Jamkesda/KS-NIK.

Berbagai lintas partai melalui perwakilannya di DPRD Kota Bekasi menyetujui pembentukan Pansus Jamkesda.

Bergulirnya dorongan pansus sendiri bukan lantaran tidak setuju terhadap program KS-NIK. Namun, lebih kepada pengungkapan fakta apakah program kesehatan yang menyerap anggaran hingga mencapai Rp315,7 milyar pada Tahun 2018 tepat sasaran atau tidak.

Selain itu, Pemkot Bekasi juga telah diperingatkan atas temuan BPK perwakilan Jawa Barat terhadap keuangan daerah Kota Bekasi TA 2017.

Temuan BPK menyebut terdapat kelemahan pada Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam penyelenggaraan KS-NIK, yaitu pada aspek pengendalian pembiayaan, karena ketiadaan sistem kendali pembatasan biaya pengobatan dalam penggunaan KS.

Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Bekasi, Abdul Rozak menyetujui apabila dibentuk Pansus KS-NIK.

"Pada prinsipnya kami menyetujui dibentuknya pansus jika ini semua bertujuan untuk menciptakan transparansi publik," ujar politisi nyentrik yang juga Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rabu (30/10/2019).

Hal senada juga diungkapkan Evi Mafriningsiati. Politisi Partai Amanat Nasional yang duduk di Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bekasi ini, mendukung terhadap pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan akuntable. Terlebih, apabila terjadi kejanggalan dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Bekasi.

"Saya setuju dibentuk pansus," katanya singkat.

Mencuatnya dorongan dilaksanakan audit melalui pembentukan pansus, tercipta dari politisi berlambang Banteng yang mencurigai banyaknya penyimpangan terhadap program yang pro rakyat tersebut.

"Selama ini untuk kepentingan rakyat, PDI Perjuangan sangat setuju dibentuk pansus," ucap Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi, Anim Imamuddin.

Dirinya berujar agar eksekutif tidak merasa risih terhadap geliat yang mendorong dilaksanakannya audit KS-NIK. Anim mengatakan, DPRD bagian dari penyelenggara pemerintahan yang memiliki tanggung jawab yang sama dengan eksekutif, sehingga ia berharap tidak ada ketakutan yang berujung pada pemutarbalikan opini.

"Kita juga sama bagian dari unsur pemerintahan, hanya untuk eksekutor sebuah program, eksekutif-lah yang menjalankan teknisnya. Jadi jangan kwahatir jika tidak salah dalam menjalankan program KS-NIK," ujar Anim.

Mengenai dorongan pansus sendiri, Anim menyatakan PDI Perjuangan selalu siap menginisiasi dan menjadi motor penggerak di DPRD Kota Bekasi. Kendati demikian, ia membeberkan bahwa rencana pembentukan pansus bukan bertujuan untuk menghapus program kartu sehat, melainkan pembenahan, mulai dari tata kelola hingga pengguna yang tepat sasaran.

"Saya selaku unsur pimpinan (DPRD Kota Bekasi) tidak pernah keberatan dengan program KS-NIK. Tetapi audit itu hal yang wajar jika ada indikasi penyimpangan. Jadi jangan dibalik dengan opini dewan tidak setuju KS-NIK," pungkasnya. (tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar