Komisi I DPRD Kota Bekasi: Hentikan Penyertaan Modal PDAM Tirta Patriot

Sulistyo Adhi | Senin, 04 Nopember 2019 | 18:10 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Membengkaknya pengeluaran belanja pegawai PDAM Tirta Patriot, memaksa Pemerintah Kota Bekasi terus menyokong penyertaan modal setiap tahunnya melalui APBD Kota Bekasi.

Tercatat, sejak 2011 hingga 2018 penyertaan modal dari APBD Kota Bekasi sebesar Rp186 milyar.

Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Nicodemus Godjang mengatakan bahwa besarnya penyertaan modal terhadap PDAM Tirta Patriot merupakan buah dari tata kelola perusahaan yang tidak profesional. Sehingga, beban keuangan menjadi tidak stabil.

"Lebih besar pasak daripada tiang. Jadi antara pendapatan dengan pengeluaran tidak seimbang, ini perusahaan yang tidak profesional dan harus dievaluasi," ujar Nico di DPRD Kota Bekasi, Senin (04/11/2019).

Penyebab ketidakstabilan tata kelola perusahaan pelat merah milik Pemerintah Kota Bekasi ini, menurut Nico, disebabkan oleh proses rekrutmen direksi yang tidak mengedepankan azas profesionalisme, melainkan kedekatan emosional atau mengakomodir kepentingan politik penguasa.

"Jajaran direksi yang direkrut harus punya prestasi gemilang dalam membidangi posisinya. Bukan orang yang pernah berjasa dalam politik seperti mantan Komisioner KPU, pengurus partai ataupun kelompok tertentu," imbuh Nico.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti fantastisnya jumlah beban pegawai PDAM Tirta Patriot yang pertahunnya mencapai Rp26 miliar, sementara pendapatan bersih yang teralokasi hanya Rp6 miliar.

"Tidak relevan jika penyertaan modal hanya untuk menutupi beban belanja pegawai. Sekali dua kali boleh penyertaan modal. Namun perusahaan harus menghasilkan," kata Nico menyinggung besaran penyertaan modal pada tahun 2018 sebesar Rp20 milyar.

Seharusnya, lanjut Nico, PDAM melakukan efisiensi dalam perekrutan pegawai guna menyeimbangkan keuangan yang ada.

"Perusahaan bukan lembaga sosial yang menampung untuk mempekerjakan orang. Direksi harus efisien dalam menentukan belanja, sehingga tidak membebankan keuangan daerah hanya untuk membayar gaji pegawai," ketus Nico.

"Komisi I mendesak agar menghentikan penyertaan modal, kecuali ada program besar atau keuangan tidak mencukupi," pungkasnya. (tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar