Komisi I DPRD Kota Bekasi: Tidak Ada Penyertaan Modal Sebelum Pemisahan Aset PDAM Terealisasi

Sulistyo Adhi | Kamis, 14 Nopember 2019 | 07:28 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Abdul Rojak mengaku bahwa pihaknya sedang menjadwalkan pemanggilan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Usep Rahman Salim beserta Sekretaris Daerah Kota Bekasi Reny Indrawati, terkait pemisahan aset yang tak kunjung usai setelah hampir 3 tahun lebih digulirkan.

Pemisahan aset BUMD milik Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Kabupaten Bekasi ini, kata dia, harus segera diselesaikan karena sudah berlarut-larut cukup lama.

"Kami Komisi I akan memangil Dirut PDAM Tirta Bhagasasi dan Sekda Kota Bekasi untuk menanyakan perkembangan terkait pemisahan aset sudah sejauh mana, saya dapat informasi proses ini sudah lama tapi sampai saat ini blom selesai juga ada apa?," ujar Abdul Rojak kepada RAKYATBEKASI.COM, Kamis (14/11).

Politisi partai besutan SBY ini mengaku pemanggilan tersebut adalah salah satu upaya mengetahui akar permasalahan yang menyebabkan proses pemisahan aset terealisasi.

"Ini kan urusan sederhana sebenernya, karena "G to G" (Government to Government)," ucap pria yang akrab disapa Bang Jack ini.

[Spanduk Penolakan Penyertaan Modal PDAM Tirta Bhagasasi Beredar]

"Atau jangan jangan, memang ada yang takut kehilangan bancakan kalo proses pemisahan ini terjadi," lanjutnya

Ketika disinggung tentang rencana Pemkab Bekasi yang akan mengucurkan penyertaan modal sebesar Rp80 Miliar tahun ini, Bang Jack dengan santai menjawab bahwa pihaknya senang dengan penyertaan modal tersebut.

"Kalau kita ( Kota Bekasi) mah seneng seneng aja, kan sama saja kita dibagi duit oleh pihak pemkab bekasi sebesar 45% dari anggaran Rp80 Miliar itu sesuai dengan komposisi kepemilikan saham PDAM Tirta Bhagasasi," ujarnya berseloroh dengan logat Bekasi yang kental.

Lebih lanjut Bang Jack mengimbau Pemkot Bekasi harus segera menyelesaikan pemisahan aset tersebut seraya menyarankan untuk tidak menambahkan penyertaan modal di tahun 2020 sebelum pemisahan aset terlaksana.

"Buat apa ngasih penyertaan modal? yang ada malah bikin masalah pemisahan aset jadi gak pernah tuntas," pungkasnya. (AS)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar