Ricky Beberkan Misteri Izin Kepergian Wali Kota Bekasi ke China

Sulistyo Adhi | Rabu, 20 Nopember 2019 | 05:49 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, No: 099/12119/SJ tertanggal 5 Nopember mengeluarkan Klarifikasi Perjalanan ke Luar Negeri a.n Drs. H. Rahmat Effendi (Wali Kota Bekasi).

Sahat P. Ricky Tambunan, selaku pelapor menegaskan, dalam surat klarifikasi tersebut dikatakan bahwa keberangkatan Walikota Bekasi ke China tanggal 7 sampai 11 Oktober 2019 lalu tidak mengusulkan sejumlah Kepala Dinas, Kepala Bidang/Kepala Seksi, Lurah dan sejumlah Camat kepada Menteri Dalam Negeri.

"Namun hal ini bertolak belakang dengan keterangan yang diberikan oleh Kepala Bagian Humas Kota Bekasi, Sajekti Rubiyah yang mengatakan pada pelaksanaan Dinas Luar tersebut Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi didampingi sejumlah pejabat terkait yang membawahi tanggung jawab persoalan sampah di lingkungan," ujar Ricky kepada RAKYATBEKASI, Selasa (19/11).

Keterangan dari Kabag Humas Sajekti, kata Ricky, Walikota Bekasi Rahmat Effendi bersama jajarannya memenuhi undangan Deputi General Manager of International Business Departemen of China Everbright International Limited perihal business meetings dan kunjungan lapangan proyek perlindungan lingkungan dengan Surat undangan tanggal 23 Agustus 2019.

"Karena jelas Kemendagri menyebutkan Izin Walikota ke China tanpa pendamping, untuk itu kami melanjutkan laporan ke Ombudsman agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Bekasi yang ikut ke China diberikan sanksi hukuman administrasi/kepangkatan, dan ini harus dilakukan oleh Ombudsman agar ada efek jera," tegasnya.

Bahkan, lanjut Ricky, perihal keberangkatan Wali Kota Bekasi beserta rombongannya ke China sudah dilaporkan pihaknya hingga ke Presiden.

Sebagai Wali Kota Bekasi, kata Ricky, seharusnya Rahmat Effendi mengetahui tupoksi anak buahnya di bawahnya dari SKPD hingga Lurah.

"Gak mungkin itu Lurah, Camat sama Kabid dan Kadis tidak diajaknya saat ke China. Dia harus bertanggungjawab untuk hal itu. Dimana keberangkatannya meninggalkan pelayanan publik. Jelas ini gak sejalan dengan kemauan Presiden Jokowi. Soal penanaman investasi, jangan bicara bagaimana soal bekerjasama dengan China. Tapi dia tak sadar 7 hari kawan-kawan itu yang digaji oleh Negara, digaji oleh Rakyat meninggalkan tugas sebagai pelayan publik. Hal ini kita tidak minta pertanggungjawaban Lurah atau Camat, tapi Walikotanya. Benar atau tidak, salah atau tidak, sebagai Walikota harusnya dia paham. Jadi jangan main asal ngajak," bebernya.

Disinggung soal adanya sikap intimidasi yang dilakukan seorang Lurah ke salah satu awak media, Ricky mengecam adanya tindakan pengancaman tersebut.

"Jujur sangat tersinggung saya. Apaan maksudnya dia, mau jadi jagoan dia? Inilah kalau Wali Kotanya melihara preman, Lurahnya pun ikutan jadi preman. Gak etis seorang pejabat publik ngomong seperti itu. Jadi Wali Kotanya harus sadar bahwa dia itu Pamong figur publik. Pamong itu harus membina, Wali Kota itu harus bisa jadi sosok guru yang baik. Kota Bekasi bukan Kota Preman," pungkasnya. (AS) 


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar